REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama menilai kesiapan haji sudah 90 persen. Komisi VIII DPR RI menyatakan hal ini tidak sesuai, karena ada 73 ribu visa jamaah yang masih dalam proses.
"Berdasarkan keterangan Dirjen Haji, sampai kemarin visa yang telah jadi baru pada kisaran angkan 95 ribu orang dari 168.800. Berarti masih ada 73 ribu lagi yang masih diproses," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Ahad (16/8).
Klaim kesiapan pemberangkatan haji tersebut menurut Saleh harus dicek ulang. hal ini juga terkait adanya laporan jamaah yang masih belum memiliki visa, padahal mereka diberangkatkan pada kloter pertama.
"Pagi tadi ada yang menghubungi saya. Katanya, ada satu kabupaten calon haji (calhaj) yang akan berangkat pada kloter pertama yang belum memiliki visa. Mereka khawatir tidak bisa berangkat mengingat waktu keberangkatan tinggal 4 hari lagi," ujar Saleh mengulang pengaduan dari masyarakat.
Persoalan ini dinilai krusial mengingat jam kerja yang terbatas. Apalagi, sampai dengan tanggal 21 Agustus nanti masih ada tiga hari libur yaitu sabtu, Ahad, dan senin. Saleh menyatakan, bila hal ini tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh, tentu sangat sulit mendapatkan visa dalam waktu empat hari.
Berdasarkan keterangan masyarakat yang menghubungi, kantor Kementerian Agama setempat mengusulkan agar jamaah yang belum memiliki visa diberangkatkan belakangan. Namun calhaj menolak usulan tersebut.
"Alasannya, mereka kan sudah ada yang melakukan walimatussafar. Sudah pamitan dengan keluarga dan kerabat. Ada juga yang sudah mengambil cuti kerja, dan lain-lain. Tentu pilihan menunda keberangkatan bukan pilihan yang baik," ujar Saleh
Keterlambatan pengurusan visa itu dinilai aneh. Pasalnya, nomor porsi dan nama-nama yang akan berangkat jauh-jauh hari sudah ada, begitu juga dengan pelunasan BPIH sudah dilakukan. Saleh beranggapan, semestinya visa sudah tersedia terutama bagi calhaj yang akan berangkat pada kloter pertama.
"Saya sudah menghubungi Dirjen Haji. Dia menjelaskan bahwa baru mendengar masalah ini. Dan dia menjanjikan akan segera mengurus hal itu ke kedubes Saudi dan memerintahkan staf dan pegawai yang ada untuk lembur," terang Saleh
Ikuti Whatsapp Channel Republika