REPUBLIKA.CO.ID,MADINAH -- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Kota Madinah memutus kontrak satu perusahaan katering yang bertugas menyediakan makanan untuk jamaah haji Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya sudah diberi peringatan atau teguran sebanyak lima kali.
“Mereka melakukan pelanggaran berat karena menyediakan makanan tidak layak konsumsi dan sayur yang sudah basi kepada jamaah,” kata Kepala Seksi Katering PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Madinah Evy Nuryana kepada REPUBLIKA.CO.ID di Madinah, Arab Saudi, Rabu (2/9).
Evy melanjutkan, sejak awal kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan ini tidak begitu baik. Awalnya, pengawas katering Daker Madinah menemukan perusahaan ini tidak menyediakan menu makanan dengan cita rasa Indonesia.
Selain itu, alat pemanas makanan yang dibawa ke hotel tempat jamaah tinggal juga rusak dan tidak ada setop kontak listriknya. Padahal, dua aspek ini termasuk dalam daftar kesepakatan yang harus dipenuhi perusahaan katering selama melayani jamaah dari Tanah Air.
Setelah diberi teguran keras, perusahaan katering tersebut tetap mengulangi sejumlah kesalahan yang fatal. Sebelum memberikan sayur yang sudah basi kepada jamaah, kata Evy, perusahaan ini juga sering kurang dalam memberikan jatah minuman dan telat dalam hal pendistribusian makanan.
“Akhirnya, setelah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah, perusahaan ini diputus kontraknya,” ujar Evy.
Kendati ada perusahaan yang diputus kontraknya, Evy memastikan, pelayanan katering terhadap jamaah tidak terganggu. Kontrak yang semula dipegang perusahaan bermasalah didistribusikan kepada perusahaan lain yang juga mempunyai tugas yang sama.
Untuk melayani makan jamaah selama berada di Madinah, total ada sembilan perusahaan katering yang dikontrak Pemerintah Indonesia. Sembilan perusahaan itu adalah Andalus Katering (kapasitas 28.800), Al Ahmadi (23.300), Saudi Ration (17.900), Oriental Savoury (16.500), Bayan Silver (15.500), Salal Istambul (15 ribu), Al Aliyah (13.750), Al Munief (12.250), dan United Catering (12.250).
Kontrak perusahaan dibayar dengan harga per porsi makanannya 11,95 Riyal Arab Saudi (SR). Dengan adanya pemutusan kontrak, perusahaan katering bermasalah akan dikenai sanksi denda sebanyak 49 ribu Riyal atau sekitar Rp 185 juta.
“Dendanya dua kali, pertama 6.000 Riyal dan kedua 43 ribu Riyal yang akan dipotong langsung dari sisa pembayaran,” ujar Evy.
Salah satu jamaah haji asal Bandung, Jawa Barat, Deny mengaku senang dengan adanya kabar pemutusan kontrak perusahaan katering bermasalah. Keberanian memutus kontrak perusahaan katering nakal, kata jamaah yang tergabung dalam kloter JKS 24 ini, pertanda bahwa pemerintah sekarang ingin memberikan pelayanan katering yang lebih baik dari sebelumnya.
“Memang secara umum kateringnya enak, kalau ada yang bermasalah ya memang sebaiknya diganti saja,” ujar Deny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika