REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Didik Sodik Mudjahid mendorong jamaah haji ikut bimbingan manasik di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Bahkan, Sodik meminta Kementerian Agama turut mengkampanyekan agar jamaah haji menggunakan jasa KBIH.
Sodik mengatakan haji yang baik hanya dapat terwujud kalau ada pelayanan bimbingan manasik haji yang baik. Namun, dia memahami Kementerian Agama sangat sibuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji seperti kesiapan paspor dan gelang jamaah.
"Saya agak pengalaman. Saya pembina KBIH. Apek itu (bimbingan manasik) agak terabaikan. Kami mendorong pemberdayaan KBIH secara maksimum," ujar dia, usai mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Syisyah, Ahad (6/9).
Sodik tidak sepakat dengan pendapat KBIH mendorong jamaah haji tidak mandiri atau tergantung pada KBIH ketika beribadah. Dia pun mengkritik kampanye haji mandiri sebagai upaya pemerintah melepaskan kewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah.
Sodik menilai jamaah-jamaah mandiri yang tidak sempurna melakukan rangkaian ibadah umrah atau haji. Menurut dia, jamaah yang sudah ikut KBIH pasti mampu melakukan prosesi tawaf dan sa'i dengan sempurna.
Selain itu, Sodik mengatakan, pemerintah wajib mendorong masyarakat ikut KBIH untuk memberdayakan sisi ekonomi bagi pesantren. "Kalau UKM diberdatakan dari sisi ekonomi, kenapa pesantren tidak? Asalkan ada pengawasan," kata dia.
Sodik mengakui ada KBIH nakal yang justru merugikan jamaah. Namun, menurut dia, itu hanya dilakukan oknum. "Ada oknum-oknum KBIH yang mengkomersialkan seperti dam. Yang penting akreditasi," kata dia. Dia menambahkan banyak KBIH yang baik.
Tahun ini, jamaah haji asal Indonesia mendapatkan enam kali manasik dari Kementerian Agama. Dua kali manasik di kantor wilayah dan empat kali manasik di kantor urusan agama (KUA).
Jumlah itu berkurang dibandingkan tahun lalu, yaitu sepuluh kali manasik. Pengurangan itu berdasarkan rapat pembahasan dengan DPR, April 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika