REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Transportasi antarkota menjadi hal yang paling dikeluhkan oleh jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyalahkan Pemerintah Arab Saudi atas buruknya layanan bus yang mengangkut jamaah dari Madinah ke Makkah.

Wakil Ketua Komisi VIII Didik Sodik Mudjahid mempertanyakan standar minimal bus antarkota yang diterapkan di Arab Saudi.

"Tanpa membayar biaya upgrade, kita seharusnya tetap bisa mendapatkan bus yang baik," kata dia, ketika berkunjung ke Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Syisyah, Makkah, Ahad (6/9).

Sodik mengakui ada ketidakpahaman pola upgrade bus antarkota untuk layanan haji di Arab Saudi. Untuk sebuah acara internasional seperti haji, Pemerintah Arab Saudi seharusnya memiliki standar yang baik.

Dia pun menyatakan ini menjadi catatan bagi DPR. Pada penyelenggaraan tahun berikutnya, DPR dapat saja menyepakati pengajuan biaya upgrade pada penyelenggaraan haji tahun depan.

Namun, dia mengatakan, Kementerian Agama harus melakukan berbagai upaya agar Indonesia bisa mendapatkan transportasi yang bagus tanpa membayar biaya tambahan.

"Perbaikan sistem kontrak. Kalau tidak ada jalan, kita kembali ke upgrade. Dengan catatan ada transparansi pola upgrade‎," kata Sodik.

Kualitas sebagian bus antarkota buruk karena Indonesia tidak membayar biaya peningkatan upgrade. Biaya upgrade diperlukan agar jamaah haji mendapatkan bus yang bagus dengan penyimpanan bagasi aman dan lebih luas.

Tanpa biaya upgrade ini membuat Indonesia harus mengikuti undian (qur'ah) untuk mendapatkan angkutan antarkota. Pola undian membuka peluang Indonesia mendapatkan bus yang jelek.

Ketiadaan biaya upgrade ini karena DPR menolak menyepakati pengajuan biaya tambahan untuk transportasi antarkota. "Karena kami pikir, kalau pakai yang standar minimal sudah baik kenapa harus bayar biaya tambahan," kata Sodik.

Anggota Komisi VIII Achmad Fauzan Harun meminta Kementerian Agama dan DPR tidak saling menyalahkan mengenai layanan bus antarkota. "Apa yang diputuskan bersama merupakan tanggung jawab bersama," kata dia.

Sebanyak sembilan anggota Komisi VIII DPR berkunjung ke Kantor Daker Makkah di Syisyah, Makkah, Arab Saudi, Ahad (6/9). Mereka diterima oleh Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Arsyad Hidayat.

Komisi VIII DPR merupakan mitra Kementerian Agama. Namun, tidak hanya anggota Komisi VIII DPR yang turut dalam kunjungan tersebut. Komisi VIII DPR juga membawa koleganya di Komisi XI yang membidangi kesehatan serta Komisi V yang membidangi perumahan dan transportasi.

DPR akan kembali melakukan kunjungan terkait penyelenggaraan ibadah haji pada 12 September mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika