REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH --- Tujuh anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) melakukan peninjauan langsung pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mereka tiba di Bandara Internasional King Abdul Azis (KAA) Jeddah, Arab Saudi, bersamaan dengan jamaah haji kelompok penerbangan (kloter) JKG 25, Senin (7/9) pagi.
Sesampainya di Bandara KAA Jeddah, para komisioner KPHI langsung meninjau kantor Daerah Kerja Bandara Jeddah-Madinah PPIH Arab Saudi yang berada di basement bandara. Setelah itu, mereka langsung memantau proses pelayanan terhadap jamaah haji Tanah Air, mulai dari pemeriksaan barang dan imigrasi sampai pemakaian pakaian ihram di miqat Plasa Indonesia Bandara KAA Jeddah.
Wakil Ketua KPHI Imam Addaruquthni mengatakan, tim akan melakukan pengawasan langsung selama 30 hari ke depan. Pengawasan menyangkut aspek penyusunan regulasi sampai penyelenggaraan haji, utamanya dalam hal pemberangkatan, kedatangan, transportasi, pemondokan, katering, armina, dan pemulangan.
“Sesuai perintah undang-undang, hasil pengawasan ini akan disusun dalam laporan yang akan diberikan kepada presiden,” kata Imam.
Dia melanjutkan, KPHI sesungguhnya sudah bekerja selama tiga tahun sejak penyusunan peraturan dan kebijakan haji sampai penyelenggaraannya di lapangan. KPHI melihat, ada beberapa rekomendasi yang diberikan pada tahun lalu yang sudah dilaksanakan pada tahun ini. Hal tersebut antara lain penempatan jamaah di Makkah yang tidak lagi memperhitungkan soal jarak, melainkan kelayakan tempat dan layanan bus shalawat. Dengan demikian, pelayanan ibadah jamaah bisa diberikan dengan baik.
Kendati demikian, kata Imam, ada juga rekomendasi yang tidak dijalankan tahun ini, yakni penggunaan bus-bus usang yang mengangkut jamaah dari Madinah ke Makkah atau sebaliknya. Akibat penggunaan bus-bus tua tersebut, sejauh ini sudah belasan kasus yang dilaporkan membuat jamaah menderita.
“Padahal bus-bus tua seperti Abu Sarhad ini tahun lalu sudah tidak dipakai, makanya sangat disayangkan kenapa tahun ini dipakai lagi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
