REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menyatukan kalender hijriah. Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan dalam penetapan Idul Adha pada tahun ini.

"Kami yakin, pasti ada jalan. Harus ada konsepsi bersama untuk saling memberi dan menerima," ujar Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay kepada Republika, Ahad (13/9).

Ia menjelaskan, Pemerintah bisa memulai langkah-langkah penyatuan kalender hijriah dengan melakukan muzakarah dengan berbagai ormas Islam. Muzakarah  hendaklah dilakukan dengan pendekatan ilmiah objektif dan menghargai semua pandangan.

Ia melanjutkan, di negara lain perbedaan seperti ini bisa diselesaikan. Untuk itu perlunya masing-masing pihak melepaskan ego sektoralnya agar permasalahan ini juga bisa diselesaikan di Indonesia.

Walaupun saat ini kalender hijriah belum bisa disamakan, namun setidaknya masing-masing pihak tidak saling menyalahkan. Apalagi, argumen yang dipaparkan sama-sama memiliki landasan syari yang harus dihormati.

Ia menambahkan, komisi VIII juga berharap perbedaan penetapan Idul Adha ini tidak menimbulkan kegaduhan. Perbedaan hendaklah disikapi dengan bijak.

"Ini kan bukan yang pertama sekali terjadi. Kami yakin bahwa umat sudah terbiasa menyikapi perbedaan seperti ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika