REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai diperlukannya investigasi terhadap insiden jatuhnya crane di kompleks Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi pada Jumat(13/9).
"Investigasi itu harus dilakukan, Raja (Arab Saudi) Salman juga telah menyatakan untuk melakukan investigasi secara terbuka atas kejadian ini," kata Din di sela acara Lokakarya dan Seminar Nasional bertajuk 'Dialog Antar-Agama untuk Peningkatan Tumbuh Kembang dan Kesejahteraan Anak' di Jakarta, Senin (14/9).
Investigasi tersebut, kata Din, direncanakan akan berlangsung secara terbuka untuk mendapatkan informasi penyebab dari insiden tersebut dari kekuatan crane, kecepatan angin dan faktor kesiapan pengembang ketika menghadapi situasi demikian sehingga menjadi pelajaran berharga ke depannya.
"Ini juga kan bisa menjadi pelajaran ke depannya, khususnya bagi pemerintah Arab Saudi dan umumnya dunia agar baik dalam mempersiapkan rencana proyek pembangunan, terlebih ketika waktu banyak orang di sekitar proyek," ujarnya.
Din juga mengharapkan keluarga korban menerima insiden itu sebagai musibah yang terkadang tidak bisa untuk diperkirakan kapan terjadinya dan menimpa siapa saja. "Saya berharap keluarga korban menerima hal ini sebagai musibah. Apalagi wafat di Tanah Suci, sedang menunaikan ibadah, itu sebenarnya dambaan banyak orang," katanya.
Terkait dengan kewajiban yang harus diambil pada para korban dan keluarga korban, Din merasa pihak Saudi Arabia, baik dari pemerintah dan pengembang proyek di kompleks renovasi Masjidil Haram akan bertanggung jawab.
"Saya yakin pihak Saudi akan bertanggung jawab, antara itu pemerintah atau pengembang yang bertanggung jawab, itu tergantung di sana," ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun Antara, setidaknya ada 107 orang jamaah haji dari beberapa negara meninggal dunia tertimpa crane dan reruntuhan bangunan. Lalu, lebih dari 200 jamaah lainnya dilaporkan terluka. Crane jatuh tersambar petir saat hujan es melanda Kota Makkah pada Jumat (11/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika