REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, 100 ribu pasukan kemanan akan dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji yang akan dimulai pada Selasa, 22 Spetember.

Juru bicara kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Mayjen Mansour Al-Turki  mengatakan di antara pasukan kemananan yang mengamankan kerumunan besar selama haji adalah anggota dari unit kontraterorisme elit, polisi lalu lintas dan petugas pertahanan sipil darurat. Mereka didukung oleh pasukan tambahan dari tentara dan penjaga nasional.

Upaya kemanan lebih ini dilakukan di tengah kekhawatiran ancaman yang ditimbulkan kelompok teroris dalam pelaksanaan ibadah haji. Al-Turki menegaskan dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press militan tidak dapat mengendalikan satu sentimeter di wilayah mana pun dari Arab Saudi.

Media lokal, sementara itu, melaporkan beberapa 460 jamaah dari negara-negara GCC telah ditolak masuk di titik perbatasan Batha di Provinsi Ahsa karena mereka tidka membawa izin untuk berhaji.

Juru bicara Departemen Paspor Provinsi Timur Kolonel Mualla Al-Otaibi mengatakan kepada harian Al-Watan dikutip dari Arab News, Ahad (20/9), calon jamaah haji tersebut dikirim kembali ke negara masing-masing.

Beberapa calon jamaah haji yang ditolak karena tidak mengantongi izin haji menuduh mereka merupakan korban penipuan dari operator ilegal dari negara mereka. Mereka kecewa tidak bisa melakukan ibadah haji pada tahun ini, dan berharap mendapatkan kembali uang mereka dan mencari tindakaan hukum terhadpa operator ilegal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika