REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Epyardi Asda, mengatakan sampai sekarang pelayanan pemerintah kerajaan Arab Saudi kepada para jamaah haji masih jauh dari maksimal. Ini tampak jelas ketika menjumpai begitu banyak kekurangan yang masih terasa saat musim haji tiba.

‘‘Coba lihat bagaimana para aparat negara itu ketika melayani pengurusan visa ketika jamaah haji dan umroh sampai ke embarkasi Jeddah atau Madinah. Kerapkali meski sudah mengantre begitu lama di gerbang imigrasi, para petugas imigrasi Arab Saudi acuh saja. Bahkan kerapkali ditinggal begitu saja untuk mengobrol hal yang tak jelas,’’ kata Epyardi, di sela acara pemotongan hewan kurban di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro Menteng, Jakarta, kemarin.

Meski sudah lama dikeluhkan, lanjut Epyardi, namun sampai sekarang tetap saja belum ada perubahan. Kesan yang ada pihak petugas itu tak peduli dan menganggap bahwa kedatangan para jamaah haji itu bukan kebutuhan mereka. Alhasil, kualitas layanan juga hanya sebegitu saja.

Untuk itu, maka bila sampai sekarang masih banyak negara pengirim jamaah haji yang mengeluhkan kualitas layanan dari aparat pemerintah Arab Saudi, maka komplain itu harus diterima dengan sikap rendah hati. Bahkan sangat diharapkan pemerintah Arab Saudi tidak malah balas menyerang balik mereka yang mengkritik masih rendanya kualitas layanan kepada jamaah haji.

‘‘Jadi ke depan kerajaan Arab Saudi tidak terlalu otoriter dengan menganggap hanya merekalah yang bisa mengurus haji. Negara-negara lain, misalnya yang tergabung dalam Organisasi Konpersensi Islam (OKI) juga harus ikut dilibatkan. Jadi pasca tragedi Mina itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi perlu melakukan pembenahan manajemen haji secara menyeluruh,’’ ujar Epriyadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika