REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serangkaian insiden yang terjadi di Tanah Suci pada tahun ini ikut merenggut puluhan korban jiwa warga negara Indonesia (WNI).
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, kejadian tersebut patut menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sodik ingin Kementerian Agama fokus pada pendisiplinan jamaah haji Indonesia.
Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan, kerap kali para jamaah bersemangat agar semua item ibadah haji mencapai posisi sempurna. Namun, hal itu dilakukan dengan mengabaikan disipilin waktu, seperti jadwal pelaksanaan jumrah.
"Pembenahan aspek perlindungan keamanan dimulai dengan pendidikan dan pelatihan kepada jamaah terhadap berbagai situasi yang akan dihadapi jamaah," kata Sodik Mudjahid dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Rabu (30/9).
Menurut dia, pemerintah mesti menguatkan disiplin para jamaah agar mematuhi jadwal selama di Tanah Suci. Misalnya, pemerintah bisa mengintensifkan pendidikan kilat (diklat) terkait keamanan di tempat pemondokan, toilet umum, jalan-jalan raya, khususnya terowongan serta lintasan di Mina. Demikian pula selama mabit di Muzdalifah.
"Termasuk keamanan ketika sedang tawaf dan sai dan upaya-upaya penyelematan diri dalam kondisi darurat. Selama ini, aspek perlindungan keamanan hampir tidak pernah diajarkan dan dilatihkan kepada jamaah dan hanya dijejali sisi ibadah dan doa," ujar Sodik.
Dia melanjutkan, DPR RI setidaknya mengusulkan tiga hal. Pertama, pemerintah agar lekas mengaktifkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kedua, pemerintah diminta agar menyelesaikan pembahasan RUU Haji dan Umrah sebagai penyempurna penyelenggaraan haji yang modern.
"Ketiga, melakukan pengawasan dan kemungkinan penambahan APBN untuk penguatan aspek perlindungan dan keamanan jamaah," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika