REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) mengklaim bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sesuai harapan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Slamet Effendy Yusuf justru menilai Kemenag perlu melakukan evaluasi besar-besaran untuk penyelenggaraan haji tahun ini.
"Saya kira terlalu pagi untuk mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini sudah mengalami peningkatan pelayanan," ujar Slamet kepada Republika.co.id, Ahad (4/10).
Menurut Slamet, salah satu persoalan yang perlu dikoreksi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yaitu masalah keterlambatan visa. Keterlambatan ini berdampak kepada jamaah yang terpisah, bukan saja kloternya tetapi juga rombongan bahkan keluarganya.
Selain itu, pemerintah juga keliru ketika menetapkan bus standar untuk angkutan Madinah-Makah. Hal tersebut juga mengakibatkan bus tidak bisa dioperasikan dengan baik sehingga banyak bus yang mogok, bahkan terbakar.
Slamet menilai pemerintah lamban dalam mengambil keputusan. Seperti contohnya up grade bus Makkah-Madinah baru diputuskan karena banyaknya keluhan jamaah, termasuk dari KPHI.
"Masih banyak lagi catatan yang menunjukkan bahwa perlu perubahan mendasar dalam tata kelola penyelenggaraan haji kita termasuk dalam aspek perlindungan jamaah yang lemah," kata Slamet.
Menurut Slamet, yang harus dijadikan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraa haji secara umum yaitu jamaah dapat menunaikan hajinya secara sempurna, nyaman, aman, dan terlayani.
Hal tersebut harus terlihat pada banyak sektor mulai dari keberangkatan, perjalanan, bimbingan ibadah, transportasi, makan di Makkah, Armina, Madinah serta perlindungan jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika