REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Meski tahun ini Kementerian Kesehatan RI sudah meluncurkan banyak program untuk mengantisipasi jamaah yang meninggal, jumlah jamaah haji wafat melonjak daripada tahun lalu. Perlu ada upaya baru agar jamaah lebih sadar untuk menjaga kesehatan.
Kepala Bidang Kesehatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dr Mawari Edy Edy mengaku, perlu ada upaya yang lebih besar untuk melindungi kesehatan jamaah pada penyelenggaraan haji mendatang. Upaya perlindungan itu termasuk program untuk mengubah perilaku, pola makan, dan kemampuan jamaah mendeteksi kegawatan pada diri sendiri.
"Self detection ini agar jamaah mencari dokter ketika kondisi tubuhnya sudah mulai kurang baik, bukan datang ketika kondisinya sudah berat," kata dia, Selasa (6/10).
Dia juga mengusulkan kemungkinan ada ujian pemahaman kesehatan dasar bagi calon jamaah haji. Ini untuk memastikan mereka mengetahui pola hidup sehat dan tindakan yang harus dilakukan selama di Tanah Suci.
"Walaupun belum bisa, ini sangat fundamental agar jamaah merasa yakin dengan kondisi kesehatannya," kata Edy.
Edy juga menyarankan agar layanan makan di Makkah ditambah. Ini untuk memastikan jamaah mengonsumsi makanan yang layak dan punya nilai gizi. Sebab, makanan punya pengaruh terhadap kondisi kesehatan jamaah.
Tahun ini, Kementerian Agama memang sudah menyediakan 15 kali layanan makan. Namun, jumlah yang terbatas itu membuat jamaah masih lebih banyak mengupayakan makan sendiri. "Itu harus dicari cara bagaimana jamaah makan makanan yang punya nilai gizi," kata Edy.
Wakil Ketua Komisi XI yang membidangi kesehatan Ermalena menyatakan beberapa program Kemenkes yang dilakukan pada penyelenggaraan haji tahun ini cukup berhasil seperti klinik berhasil. "Itu ide yang bagus, beberapa berjalan lancar tapi ada komplain soal komunikasi karena adanya perbedaan bahasa," kata dia.
Ermalena menyatakan ini perlu dipertahankan pada penyelenggaraan haji tahun mendatang. Namun, dia juga menyarankan adanya manajemen untuk dokter dan paramedis sehingga mereka dapat bergantian istirahat.
Politisi Partai Persatuan Pembanguna yang sempat berada di Arab Saudi untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan haji ini juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dia menyebutkan manasik haji tidak bisa hanya diberikan enam kali.
Dia meminta pemerintah menambah jumlah manasik haji. Materinya tidak melulu soal melakukan ibadah di Tanah Suci, namun juga kesehatan. "Juga terkait fasilitas, misalnya di pesawat supaya jamaah tidak menahan kencing. Banyak yang baru pertama kali naik pesawat," kata dia.
Menurut Ermalena, perlu ada perhitungan ulang mengenai rasio dokter, tenaga kesehatan, dan pengadaan obat supaya tidak ada jamaah yang terlambat tertangani. Untuk itu, Komisi XI DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja Kesehatan Haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika