REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu NU) tetap optimistis penyelenggaraan ibadah umrah akan tetap membutuhkan swasta. Karena itu, meskipun ada wacana pelaksanaan Umrah akan ditangani oleh Kementerian Agama, Asbihu NU tidak khawatir.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asbihu NU KH Hafidz Taftazani mengatakan Asbihu NU akan tetap berkontribusi kepada pemerintah meski ada wacana seperti itu. Salah seorang pengurus Asbihu NU lainnya,KH Musthofa Aqil mengaku tidak khawatir. "Kita tak khawatir akan hal ini," kata Aqil.

Wacana penyelenggaraan umroh ditangani sepenuhnya pemerintah muncul dari pernyataan Irjen Kementerian Agama Muhammad Jasin yang menyebut pengelolaan dan penyelenggaraan umroh akan ditangani pemerintah. Alasannya, karena belakangan ini banyak korban, anggota jamaah Umrah tidak berangkat dan tertipu penyelenggara Umrah.

Jika alasan itu yang dikemukakan M Jasin,  Asbihu NU tidak akan mempersoalkan. Pasalnya, penyelenggaraan Umrah yang melibatkan jamaah yang sangat besar, diyakininya pasti tetap akan membutuhkan partisipasi swasta. "Peran swasta, ya seperti Asbihu NU. Kita tak khawatir itu," kata Aqil.

Terkait dengan pemberian masukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, baik KH Hafidz maupun KH Musthofa Aqil sepakat akan menyampaikan rekomendasi dari Muktamar I Asbuhi NU kepada Kemenag. Muktamar Asbihu NU I dijadwalkan akan digelar pada 5 - 6 Desember 2015 di Cirebon, Jawa Barat.

Sebelum pemerintah menggelar evaluasi penyelenggaraan haji 1436 H/2015, dia mengatakan Asbihu NU melalui PB NU sudah menyiapkan masukan. Dengan cara itu, usulan akan cepat disampaikan kepada pihak pemangku kepentingan yang terlibat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika