REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) berencana menyejajarkan biaya perjalanan umarah. Hal itu disampaikan Menteri Agama sembari menampik isu pengambilalihan pengelolaan umrah.

Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Rinto Rahardjo, memberikan dukungan atas rencana Kemenag yang hendak menyejajarkan biaya umrah. Menurutnya, penyejajaran biaya akan membuat persaingan antar penyelenggara-penyelenggara umrah menjadi sehat. "Bagus kalau ada rencana itu dari Menteri Agama, jadi lebih teratur," kata Rinto kepada Republika.co.id, Selasa (15/12).

Selama ini, Rinto menjelaskan penyelenggara-penyelenggara nakal sering menawarkan harga yang tidak masuk akal. Harga yang ditawarkan cenderung jauh lebih murah, dengan tujuan mendapatkan jumlah jamaah yang banyak. karena itu dia mendukung rencana Menag Lukman Hakim Saifuddin untuk menyejajarkan biaya umrah.

Meski begitu, Rinto menekankan penyejajaran biaya tidak boleh lupa untuk disesuaikan dengan kriteria dan fasilitas yang disediakan, dan dipilih oleh para jamaah umrah. Sebab, penyelenggara memang diperbolehkan memberikan pilihan fasilitas kepada jamaah, dan merupakan hak jamaah untuk memilih akan menggunakan fasilitas yang mana.

Rinto menambahkan penyelenggara resmi tentu akan menjelaskan dengan sangat rinci pilihan paket yang ditawarkan. Tujuannya agar jamaah tahu pasti fasilitas yang didapat sesuai dengan apa yang ia bayar. Menurutnya, kriteria-kriteria itu harus menjadi perhatian penting Kemenag, dalam mewujudkan rencana penyejajaran biaya umrah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika