REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembentukan Direktorat Jenderal yang khusus mengurusi umrah dianggap tidak terlalu perlu untuk dilakukan. Perbaikan pengelolaan umrah dinilai cukup dilakukan lewat penertiban penyelenggara umrah.
Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Rinto Rahardjo, menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) dapat melakukan penertiban kepada penyelenggara-penyelenggara umrah.
Menurutnya, itu merupakan jawaban dari rencana pembentukan ditjen khusus yang mengelola umrah. "Tinggal tertibkan saja penyelenggara umrah, jadi tidak perlu ada ditjen khusus yang menangani umrah," kata Rinto kepada Republika.co.id, Selasa (15/12).
Ia menekankan penertiban yang dimaksud harus dilakukan Kemenag dengan tegas. Tujuannya agar dapat memberi efek jera kepada penyelenggara umrah nakal. Untuk penegasan, Rinto mengatakan, Menteri Agama perlu untuk memperjelas aturan-aturan yang ada, tentang pengelolaan penyelengaraan umrah.
(Baca Juga: AMPHURI: Penyelenggara Umrah Resmi tidak Berani Telantarkan Jamaah ).
Rinto menerangkan para penyelenggara umrah sudah pasti memiliki izin, yang tentu saja bisa dijadikan aspek tepat untuk Kemenag melakukan penertiban. Dengan begitu, Kemenag tinggal memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara umrah, yang apabila dalam pengelolaan dan penyelenggaraan umrah memiliki masalah.
Sanksi yang bisa diberikan, Rinto menyebutkan, bisa dijatuhkan Kemenag berupa teguran maupun pencabutan izin, yang tentu dilengkapi penilaian atas masalah yang dimiliki. Ia menambahkan ketika langkah-langkah itu sudah dapat diterapkan dengan baik, pengelolaan ibadah umrah tentu ikut menjadi lebih baik pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
