REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil mengatakan pihaknya akan langsung memposisikan travel umrah tidak resmi sesuai prosedur yang ada.

Jika penyelenggara berizin bermasalah dan tidak profesional, lanjut dia, maka izinnya akan dicabut.

Umrah, kata dia, memiliki pasar yang besar sehingga kadang dimanfaatkan oknum untuk menipu atau merugikan jamaah.

"Diketahui 'market' umrah itu potensional, tapi jangan manfaatkan masyarakat yang lemah dan tidak memiliki daya. Jamaah itu banyak dari desa dan tidak terbiasa dengan 'travelling'. Jika kelemahan mereka dimanfaatkan untuk keuntungan maka akan berhadapan dengan saya," kata dia.

Pasar umrah, kata mantan Rektor UIN Walisongo Semarang ini, cenderung naik dalam beberapa tahun terakhir, misalnya saat Desember 2015 saja telah berangkat 100 ribu-an anggota jamaah. Kendati demikian, peningkatan ini juga diiringi meningkatnya berbagai persoalan.

"Dari tren penyelenggaraan umrah yang semakin meningkat dan mencapai 100 ribu jemaah berangkat setiap bulannya, meningkat juga catatan persoalan yang terjadi. Dituntut penyelenggara berizin yang jumlahnya 650 ini untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional," kata Djamil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika