REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan ibadah haji 2016 semakin dekat. Visa dan paspor salah satu syarat agar jamaah bisa berangkat ke tanah suci.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid mengatakan, DPR terus mendorong Kementerian Agama (Kemenag) agar penerbitan visa tidak terlambat. Dorongan tersebut berupa pemberian biaya verifikasi dari tingkat kabupaten kota hingga pusat.
"Kami sediakan anggaran sesuai permintaan mereka. Jadi tidak alasan lagi terjadi kemacetan," ujar Sodik kepada republika.co.id, Ahad (17/7).
Kemudahan dalam pengurusan visa oleh Arab Saudi membuat Kemenag tidak lagi memiliki alasan dalam proses penerbitan visa. Pasalnya, dengan sistem online yang digunakan maka akan mempermudah penerbitan visa.
Sodik menjelaskan, Kemenag tidak harus membawa paspor secara fisik untuk penerbitan visa. Namun, paspor cukup discan untuk kemudian dikirim ke pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, kata Sodik, DPR mendorong Kemenag mempersiapkan data dengan baik. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengurusan visa juga disiapkan dengan optimal.
"Hubungan baik antara Kemenag dengan Kedubes Arab Saudi juga perlu dibangun," kata Sodik saat ditanya hal yang perlu diantisipasi Kemenag hambatan dalam pengurusan visa.
Sodik mengaku kini sudah ada 10 ribu visa yang masuk proses. Menurutnya, apabika 10 ribu tersebut lancara maka semestinya selanjutnya juga berjalan lancar.
DPR akan terus memantau kinerja tim tentang pelaksanaan haji. Sehingga pelayanan pelaksanaan haji tahun ini berjalan optimal.
Sodik menambahkan, DPR juga akan segera pengecekan langsung di layanan di Arab Saudi. Terutama tentang bus shalawat, kualitas dan pendistribusian katering. Selain itu, DPR juga akan memantau dari sisi keamanan dan perlindungan jamaah haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika