REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU) Kemenag, Abdul Djamil, menyebut ada dua masalah krusial dalam persiapan penyelenggaran haji 1437H/2016M. Selain masalah tantangan cuaca yang diperkirakan mencapai 50 derajat celcius, satu lainnya yakni masalah pengurusan visa jamaah haji yang sedang diupayakan untuk jamaah haji pemberangkatan gelombang pertama.
‘’Masalah krusial lainnya adalah visa karena memakai prosedur aplikasi elektronik e-Hajj,’’ kata Djamil dalam acara ‘Pembekalan Petugas Media Center Haji 1437H/2016M’ di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (18/7).
Abdul Djamil mengatakan pengurusan visa tidak hanya ditentukan di Kedubes Arab Saudi di Jakarta. Tapi, katanya, Kemenag lewat sistem e-Hajj juga harus mengirim data jamaah ke Kementerian Haji Arab Saudi terkait jaminan tempat penginapan dan katering jamaah Indonesia.
Pemerintah Saudi meminta jaminan di hotel mana jamaah Indonesia tinggal selama berada di Madinah atau Makkah, bagaimana jaminan kateringnya, dan jaminan selama berada di Makkah.
‘’Itu harus ada yang namanya pemaketan,’’ katanya. ‘’Jika Saudi sudah setuju, baru dikirim ke Jakarta sebelum akhirnya dikeluarkan visa.’’
Djamil mengatakan Kemenag sekarang fokus pada pengurusan visa jamaah haji gelombang pertama yang pemberangkatan pertama pada 9 Agustus dan pemberangkatan terakhir 21 Agustus. Ada sebanyak 85.396 jamaah atau 55,02 persen dari total jamaah regular yang akan diberangkatan dalam gelombang pertama.
Jamaah gelombang pertama terbagi dalam 212 kloter dengan rincian 102 kloter terbang dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan 110 kloter menggunakan maskapai Saudi Airlines. Sementara, gelombang kedua sebanyak 69.804 jamaah yang terbagi dalam 172 kloter.
‘’Konsentrasi kita sekarang untuk mengurus visa jamaah gelombang pertama yang pemberangkatan pertama pada 9 Agustus,’’ katanya.
‘’Pengurusan visa gelombang kedua kita juga urus sambil jalan," tambahnya.