REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Anggota Komisi VIII DPR RI Arzetti Bilbina menyatakan persoalan visa haji yang masih terselesaikan 50 persen saat awal pemberangkatan,  sudah terselesaikan sejak 9 Agustus lalu.

"Kami datang untuk melihat langsung masalah yang ada saat pemberangkatan," katanya di sela kunjungan delapan anggota Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Kamis (18/8).

Menurut anggota FKB DPR RI itu, visa kini bukan menjadi kendala karena sudah diatasi dengan e-visa secara bertahap. Khusus Jatim, ada 648 eksemplar visa belum selesai dari 27.323 calhaj.

Dia menjelaskan, ratusan visa yang masih tersisa itu sudah lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Kami memang tidak bisa meminta cepat, karena visa itu kewenangan negara lain," katanya.

Selain visa, politisi dan mantan model yang sempat jadi sasaran "selfie" para calhaj Kloter 25 itu menyebut masalah lain penyelenggaraan ibadah haji adalah kuota yang terbatas.

Menurut dia, PPIH Jatim memiliki jamaah haji mandiri (kloter penyanggah), sehingga tidak ada kursi kosong dalam setiap kloter. Namun, dia mengatakan, jumlah masyarakat yang ingin naik haji memang terus meningkat.

Oleh karena itu, ia meminta calhaj yang sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk mengalah dengan memilih umrah saja. "Pemerintah sudah mempertegas bahwa haji itu sekali, tapi itu memang perlu diatur," katanya.

Ditanya kuota khusus untuk DPR/DPRD atau pejabat, ia mengaku hal itu sudah diperketat. "Itu sudah dibenahi pelan-pelan, bahkan Ketua DPR saja sudah nggak bisa, kecuali fungsi pengawasan," katanya.

Terlepas dari pengaturan kuota itu, pihaknya meminta pemerintah untuk terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi guna meningkatkan kuota calhaj Indonesia agar antrean tidak semakin panjang."DPR sendiri saat ini sudah berhasil menurunkan biaya beribadah haji serta membenahi fasilitas atau pelayanan, seperti makanan untuk calhaj bisa bertambah menjadi dua kali makan dan penginapan lebih bagus," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika