REPUBLIKA.CO.ID,MAKKAH -- Ketua rombongan Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji DPR, Fahri Hamzah, mengimbau petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi 1447H/2016M memiliki mentalitas sebagai penyelenggara atau pemilik kegiatan haji. Dengan mentalitas tersebut, pemerintah bisa memberikan kepastian terkait kualitas pelayanan yang bisa diberikan kepada jamaah haji Indonesia.
Menurut dia, mentalitas pemerintah Indonesia ketika menghadapi pemerintah Arab Saudi dalam urusan penyelenggaraan pelayanan haji harus ditingkatkan.”Saya katakan mentalitas kita di dalam penyelenggaraan haji tahun-tahun yang akan datang itu harus lebih bermental sebagai pemilik kegiatan haji itu sendiri secara global,’’ katanya. "Karena kita adalah konsumen haji yang terbesar dunia, jadi seharusnya mentalitas kita adalah mentalitas penyelenggara.’’
Fahri mengatakan hal tersebut saat menyambangi Daerah Kerja (Daker) Makkah bersama 13 anggota DPR dari berbagai komisi. Ketigabelas anggota tersebut yakni Sodik Mudjahid, Abdul Malik Haramain, Hamka Haq, Ansory Siregar, Arzetty Bilbina, Muhammad Yudi Kotouky, Khoirul Muna, Samsu Niang, Khatibul Umam Wiranu, Wenny Haryanto, Endang Maria Astuti, Zulfadhli, Anda, Kuswiyanto, Achmad Mustaqim, Roem Kono, Budi Yuwono dan Khaidir.
Fahri menyarankan pemerintah sebaiknya sudah harus mulai menyelenggarakan pelayanan haji dengan bermentalkan investor dari pelaksanaan haji. Indonesia sebisa mungkin mengambil alih setiap sektor terkait pelayanan jamaah haji Indonesia.
"Hotel mulai kita takeover, perusahaan katering mulai kita takeover, perusahaan kesehatan pun demikian,’’ katanya. "Bahkan kita mengusulkan Indonesia punya rumah sakit di sini.’’
Semua infrastruktur terkait pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi itu nantinya juga bisa digunakan bagi jamaah umrah Indonesia yang jumlahnya mencapai jutaan jamaah. Sebagai pasar umrah dan haji paling besar dunia, Indonesia semestinya punya posisi tawar untuk mewujudkan hal tersebut.
Dengan mentalitas seperti itu, katanya, maka ada kepastian yang bisa pemerintah berikan pada jamaah. Kualitas yang terjamin dan peningkatan mutu tiap tahun. ‘’Karena, semua fasilitas infrastruktur ini milik kita,’’ katanya.
Fahri menambahkan pemerintah bisa membangun rumah sakit lewat kerjasama dengan investor lokal dan pemerintah Arab Saudi. Indonesia perlu rumah sakit supaya jamaah Indonesia yang menjadi jamaah terbesar dari haji umrah itu bisa tambah banyak dan datang bisa merasakan kenyamanan dan keamanan selama pelaksanaan proses haji.
"Ini bisa menjadi ikhtiar lanjutan dari pemerintah. Mudah-mudahan setelah tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji lebih baik,’’ kata Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika