REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Dewan Pembina Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia), Fuad Hasan Masyhur, merasa sedih masih adanya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang menelantarkan jamaah haji khususnya. Fuad menyerukan para pengelola PIHK untuk kembali ke niat awal lahirnya haji khusus.
‘’Kita kembalikan marwah dari niat lahirnya penyelenggaraan haji khusus. Karena, tujuan utama lahirnya penyelenggaraan haji khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih,’’ kata Fuad di kantor Daker Makkah, Syisyah, Arab Saudi, seperti dilaporkan wartawan Republika, Didi Purwadi, Kamis (8/9).
Fuad mengatakan pelayanan lebih atau pelayanan plus kepada masyarakat itu dilihat dari segi waktu maupun fasilitas tempat tinggal. Tapi sayang, kata Fuad, hal tersebut sudah dilupakan oleh sebagian PIHK. Dia merasa sedih banyak PIHK yang dinyatakan plus tapi pelayanannya di bawah standar. Padahal, jamaahnya sudah mengeluarkan biaya tinggi sebesar 12 ribu dolar AS sampai 15 ribu dolar AS (Rp 156 juta – Rp 195 juta) untuk mendapatkan pelayanan plus saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.
Kasus jamaah haji Indonesia yang tertahan di Filipina menjadi salah satu buktinya. Dan, terakhir kasus PIHK yang menempatkan jamaahnya di tempat penginapan yang jauh dari Masjidil Haram. Ironisnya, mereka ditempatkan bukan di hotel bintang lima tapi di perumahan.
’’Ini tentunya malah merusak citra dari penyelenggara yang benar-benar berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan,’’ katanya. ‘’Makanya, saya minta kembalikan fungsi daripada tujuan semula keberadaan penyelenggaraan haji khusus.’’
Fuad menilai upaya kembali ke niat awal kelahiran haji plus tersebut penting karena tahun depan Indonesia memperoleh kuota lebih besar lagi. Jangan sampai banyaknya kuota justru dapat merusak sistem yang dibangun pemerintah dengan pelayanan yang cukup bagus pada tahun ini.
‘’Saya memberikan apresiasi yang sangat baik karena saya melihat fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat,’’ kata Fuad.
Fuad menilai pemerintah juga berperan penting dalam membuat kinerja PIHK menjadi lebih baik. Dia berharap pemerintah lebih ketat untuk menyeleksi dan mengevaluasi PIHK.
‘’Jadi, mari kita sama-sama evaluasi. Saya harapkan pemerintah lebih ketat. Karena, biar bagaimana, masyarakat awam dalam memilih penyelenggara-penyelenggara haji khusus. Ini terbukti dengan adanya penyelenggara kurang bertanggungjawab yang dari tahun ke tahun bukannya menurun, tapi justru meningkat,’’ katanya.
‘’Jadi, saya berharap pemerintah lebih ketat untuk menyeleksi,’’ kata Fuad. ‘’Evaluasi penyelenggara-penyelenggara haji khusus. Kalau bisa, mulai lagi ditata dari awal. Ini supaya jangan ada lagi korban-korban dari jamaah-jamaah.’’
Ikuti Whatsapp Channel Republika
