REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Terkait rencana Pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan haji dan umrah sebagai sumber pendapatan negaranya, salah satunya dengan menerapkan kebijakan visa berbayar, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan akan mengomunikasikan hal itu dengan Pemerintah Arab Saudi. "Saya yakin para petinggi Pemerintah Saudi Arabia sadar betul bahwa ini adalah bagi umat Islam. Tentu di sini diperlukan jiwa besar dari Pemerintah Saudi Arabia untuk betul-betul bisa mewujudkan semboyan pelayan dua kota suci di Saudi Arabia," katanya Jumat (16/9) menjelang kepulangan ke Tanah Air.
Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh mengatakan sudah mendengar informasi seputar kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi untuk menerapkan visa berbayar. "Ini belum pasti, tapi saya dengar 2 Oktober nanti untuk umrah dan haji pertama kali gratis. Tapi untuk kedua dan seterusnya akan ada penambahan charge," katanya.
Menurut dia, dari informasi yang didengar, tarif yang agak memberatkan adalah untuk visa ziarah. Yang paling murah adalah 2.000 riyal atau sekitar Rp 7 juta. "Kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi terkait dengan hal ini karena itu adalah otoritas mereka," ujarnya.
Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar dan jamaah umrah yang terus mengalir setiap tahun. Jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini selalu tidak pernah kecil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
