REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Pemimpin komunitas Muslim India protes keras kepada Pemerintah India. Protes ini terkait keputusan pemerintah bahwa urusan haji muslim India tidak lagi menjadi bagian dari Kementeri Luar Negeri (Kemenlu), namun diserahkan kepada Kementerian Urusan Minoritas India.
Pemimpin Masyarakat Muslim India yang diwakili oleh mantan Presiden All India Muslim Majlis-e-Mushawarat, Dr. Zafarul-Islam Khan menilai keputusan tersebut karena minimnya informasi yang miliki pemerintah India. "Kementerian Urusan Minoritas adalah entitas tidak berguna," katanya berbicara dengan Arab News melalui sambungan telpon dari New Delhi, Senin (19/9).
Kementerian ini, menurutnya, adalah kementerian yang tidak memiliki daya untuk membawa kebutuhan logistik yang besar dan mengorganisir haji muslim India yang jumlahnya lebih dari 150.000 orang setiap tahun ke Arab Saudi.
Khan menegaskan di India segala sesuatu yang berkaitan dengan haji harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. "Mulai dari penerbitan paspor untuk haji, misalnya. Ini harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, "katanya.
Hingga pemilihan dan penyewaan gedung di Makkah dan Madinah dilakukan oleh anggota Komite Haji India berkoordinasi dengan para diplomat India di Jeddah. Dia mengatakan bahwa masalah apapun yang melibatkan haji India di Arab Saudi, seharusnya Kemenlu lah ikut campur tangan.
"Saya tidak tahu alasan mengapa kebijakan mentransfer urusan haji dari Kemenlu ke Departemen Urusan Minoritas," katanya. "Ini benar-benar salah dan keliru."
Khan mengatakan Kementerian atau Departemen Urusan Minoritas India memiliki pengaruh yang sangat sedikit baik di dalam negeri apalagi di luar negeri. Jauh bila dibandingkan dengan pengaruh besar Kemenlu.
Dia menegaskan Komite Haji India,-organisasi yang didedikasikan untuk menangani masalah haji di India-, kini masih merupakan bagian dari Departemen Luar Negeri. "Situs Komite Haji (hajcommittee.gov.in) menunjukkan pada hari Senin bahwa itu masih merupakan bagian dari Departemen Luar Negeri," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah India dibawah Narendra Modi memutuskan pemindahan urusan haji ke Departemen Urusan Minoritas. Ini berbeda dengan pemimpin PM India sebelumnya Manmohan Singh. Keputusan Modi ini kemudian mendapatkan banyak pertentangan dari muslim di India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
