IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengatakan, saat ini, ada wacana Indonesia akan memanfaatkan sisa kuota haji yang tidak termanfaatkan maksimal oleh negara lain. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara bersangkutan.
Dia menyebut, ada beberapa negara yang penggunaan kuota hajinya tidak maksimal. "Misalnya Timor Leste, Kamboja, dan Myanmar," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).
Untuk musim haji 2017, Indonesia dan juga negara-negara lain mengalami normalisasi kuota. Kuota haji Indonesia sendiri ke angka 211 ribu jamaah. Rencananya akan ada tambahan 10 ribu kuota sehingga total menjadi 221 ribu jamaah.
Ketua panitia kerja (panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini mengatakan, dari angka tersebut, 204 ribu diperuntukkan bagi jamaah reguler dan 17 ribu haji khusus. "(Kuota) itu agar diprioritaskan ke daerah-daerah yang antreannya panjang. Kalau bisa dilakukan, maka antrean (daftar tunggu haji) bisa berkurang tiga sampai empat tahun," kata Deding.
Dia juga menyoroti soal penggunaan dana optimalisasi haji. Di Malaysia, calon jamaah yang masuk daftar tunggu haji dapat menerima deviden dari setoran yang dibayarkan karena bentuknya merupakan tabung haji. Berbeda dengan Indonesia di mana jamaah tidak mendapatkan deviden karena bentuknya bukan tabungan. Dana-dana haji tersebut digunakan untuk pembiayaan operasional haji.
Deding pun buka suara terkait adanya wacana penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurut dia, tak dipungkiri bahwa besarnya dana haji amat menggiurkan di tengah kesulitan finansial untuk infrastruktur.
"Boleh saja untuk infrastruktur, tapi insfrastuktur perhajian," ujarnya. Saat ini Indonesia berkompetisi dengan negara lain terkait pemondokan haji. Dengan uang tersebut, Indonesia bisa bekerja sama dengan Saudi membangun semacam perkampungan Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
