IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Tim panitia seleksi (pansel) anggota badan pelaksana dan dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hari ini telah menghadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansel BPKH Mulya Effendi Siregar memaparkan, proses penjaringan 14 calon badan pelaksana dan 10 dewan pengawas BPKH, mulai dari administrasi, seleksi makalah, psikotes, dan lainnya.
Tim tak main-main dalam menyiapkan deretan nama yang nantinya akan dikerucutkan lagi oleh Jokowi. Ada yang disebut ISHA yaitu Indonesian Standard Health Assesament yang menjadi salah satu alat ukur mengenai religiusitas, integritas, dan lain-lain. Ada juga seleksi wawancara yang diselenggarakan pansel dengan peserta. Selain uji integritas dan profesionalitas, tim juga melakukan kroscek berdasarkan catatan yang diberikan KPK, OJK, PPATK dan dari dunia perbankan.
"Alhamdulillah hasil seleksi tersebut kami serahkan kepada Presiden, seluruh laporan dan catatan, dan biodatanya sebagai pertimbangan bagi Pak Presiden untuk menentukan tujuh orang yang terpilih menjadi badan pelaksana dan lima orang menjadi dewan pengawas," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam kepada Republika.co.id, Senin (13/3).
Presiden, kata dia, mempunyai waktu 10 hari untuk mengirimkan nama-nama dewan pengawas yang dipilihnya untuk melakukan tes kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR RI. Dia berharap pada pertengahan April pemilihan tersebut bisa dibuatkan surat keputusan (SK). Apabila pada April sudah ada SK, maka diharapkan dalam waktu enam bulan mereka akan merumuskan regulasi terkait pengelolaan dana, permasalahan struktural, lembaga yang harus ada di bawah BPKH, sumber daya manusia (SDM), dan pengelolaan keuangan.
"Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada penyerahan dana yang selama ini dikelola ke-17 bank syariah yang mengelola dana haji kepada badan (BPKH) ini," kata Nur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
