IHRAM.CO.ID, BATAMA -- anggaran haji yang digunakan oleh Kementerian Agama, sudah sangat rasional. Namun, hal yang perlu diperhatikan dan dioptimalkan ke depan oleh Kementerian Agama adalah trend penggunaan sistem digital di Arab Saudi.
"Anggaran yang dipakai Kemenag sudah sangat rasional. Makanan jamaah 12 riyal sudah sangat murah," kata Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis di Batam, Selasa (6/6). Hal itu dikatakan Iskan saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Jemaah Haji di Arab Saudi tahun 1438H/2017M.
"Kalau dari segi anggaran kita sudah sangat ketat. Rata rata sudah sangat rinci," sambungnya.
Hanya saja, menurut Iskan, hal yang perlu diperhatikan dan dioptimalkan ke depan oleh Kementerian Agama adalah trend penggunaan sistem digital di Arab Saudi. Selain lebih transparan, Iskan menilai sistem e hajj ke depan akan lebih memberikan kepastian layanan kepada jemaah, baik akomodasi maupun transportasi.
"Peluang korupsi makin kecil. Dari Indonesia sudah jelas tiket, rumah sewa, dan sarana transportasi-nya seperti apa," katanya.
Terkait pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Iskan mengatakan bahwa lembaga ini akan memiliki kesempatan untuk mengelola dana haji secara lebih luas. Hal itu berbeda dengan Kementerian Agama yang selama ini dibatasi undang-undang dalam pengelolaan keuangan haji.
Meski demikian, Iskan memastikan bahwa urusan haji tetap di bawah Kemenag. Menurutnya, penyelenggaraan tetap di bawah tanggung jawab Menteri Agama. Hanya saja, Menag nantinya tidak masuk lagi ke hal teknis pengelolaan keuangan.
"DPR dari segi regulasi akan bantu. Ke depan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak lagi dipusingkan cari uang," tuturnya.
Sepuluh tahun ke depan, Iskan berharap, penyelenggaraan haji Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraannya, Iskan juga berharap Indonesia menjadi negara dengan dana haji terbesar di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika