REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Maarif meminta, Kementerian Agama (Kemenag) untuk serius dalam mengurus proses pemvisaan penyelenggaraan ibadah haji 2017. Harapannya, masalah keterlambatan visa yang terjadi pada dua tahun terakhir, tidak terulang kembali.
"Kemenag harus secara serius menyikapi persoalan pemnvisaan ini agar tidak terjadi lagi problem sebagaimana yang terjadi tahun lalu," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin(3/7).
Syamsul mengatakan, dalam pengawasan KPHI sejauh ini, penyelenggaran haji Kemenag telah menyiapkan akomodasi, menyiapkan transportasi dan lain sebagainya. Hanya saja, kata dia, yang perlu diantisipasi saat ini adalah masalah pengurusan visa.
"Ini (pemvisaan) seringkali terjadi kendala. Banyak yang mestinya harus segera berangkat akhirnya menjadi tertunda. Walaupun semuanya menjadi berangkat, tetapi acak-acakan," ucapnya.
Menurut Syamsul, pemerintah juga berkomukasi secara intens dengan pemerintah Arab Saudi dalam pengurusan pemvisaan ini, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, saat ini, kuota jamaah haji untuk Indonesia tahun ini bertambah.
"Makanya, bagaimana upaya terjadi dialog, komunikasi yang inten antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kalau ada problem bagaimana segera dapat diselesaikan," kata Syamsul.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Syam mengatakan, bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci sendiri sudah 100 persen dilakukan, seperti tempat pemondokan, jadwal pemberangkatan, serta persiapan katering. "Kalau persiapan di tanah suci saya rasa sudah 100 persen sudah kelar semua," kata Nur Syam saat dihubungi lebih lanjut.
"Saya rasa tinggal visa saja. Jadi kalau persiapan fisik sudah ok semua, tinggal visa. Kalau visa kelar saya rasa sudah kelar semua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
