IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk menginvestasikan dana haji di sektor infrastruktur dinilai berisiko tinggi. Meski Jokowi mengatakan dana yang disebutnya nganggur itu bisa diinvestasikan di sektor yang aman dan tidak memiliki risiko tinggi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menilai investasi di infrastruktur tetap memiliki banyak faktor risiko. "Secara peraturan itu dimungkinkan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tapi mengandung risiko besar," kata dia pada Republika.co.id, Kamis (27/7).

Kondisi tersebut, kata dia, karena investasi infrastruktur imbal hasilnya cenderung lama dan kemungkinan gagalnya besar. Kecuali, jika investasi diperuntukan infrastruktur haji. Ini dinilai lebih memungkinkan.

"Untuk infrastruktur seperti ini bisa melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," kata dia. SBSN itulah yang nantinya dijadikan dana investasi untuk infrastruktur. Meski demikian, ia menegaskan pilihan ini tetap risikonya sangat besar.

Selain itu, ada pula faktor pertanggungjawaban kepada jemaah yang harus dipertimbangkan. Pasalnya dana tersebut adalah milik umat. Namun kalaupun tetap harus dijalankan, Maman menyarankan lebih baik arahkan investasi BPKH pada infrastruktur haji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika