IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof KH Ma'ruf Amin mendukung dana jamaah haji yang sudah mendaftar diinvestasikan ke sektor yang dapat membantu pembangunan infratruktur penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Kiai Ma'ruf, hukum mengivestasikan dana haji boleh saja dilakukan oleh pemerintah.

"Kan memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara (SBSN), dan itu sudah dapatkan fatwa dari Dewan Syariah MUI dan saya sudah menandatangi untuk kepentingan infrastruktur, untuk lain lain," ujar Kiai Ma'aruf kepada wartawan di kediamannya, Jakarta Utara, Senin (31/7).

Kendati demikian, Rais Aam PBNU ini mengatakan, dana haji tersebut harus dikelola untuk proyek-proyek yang aman, salah satunya adalah proyek pembangunan infrastruktur. "Justru dana haji harus digunakan pada proyek-proyek yang aman misalnya penggunaan pemerintah seperti jalan, bandara, pelabuhan. Jadi nanti ada skema syariahnya dan sudah ada," ucapnya.

Menurut Kiai Ma'ruf, untuk menginvestasikan dana haji tersebut pemerintah juga tidak perlu lagi meminta izin dari jamaah. Karena, kata dia, jamaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan.

"Jadi saya kira gitu. Karena jamaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui Kemenag untuk dikelola dan dikembangkan," kata dia.

Selain itu, Kiai Ma'ruf juga mengatakan bahwa tidak akan ada penyalahgunaan terkait pengelolaan dana haji, sehingga tidak riskan untuk diinvestasikan ke sektor infrastruktur. "Kalau pemerintah tidak riskan. Kalau ke pemerintah memang ada resiko. Kalau soal pelabuhan poinnya pemerintah yang akan mengembalikan itu. Jadi tidak ada penyalahgunaan," jelas Kiai Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika