IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Jimly Asshiddiqie menanggapi wacana pemerintah yang akan mengelola dana haji di sektor infrastruktur. Menurut dia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo, sehingga sudah seharusnya diberi kesempatan dulu untuk melakukan tugasnya.
Apalagi, menurut dia, saat ini semua hal bisa digoreng oleh para politisi, termasuk soal wacana pengelolaan dana haji di sektor infrastruktur. "Ini kan BPKH baru. Mereka kan diberilah dulu kesempatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk bekerja. Ini kan semua hal 'digoreng' oleh politisi. Maka kita jangan juga terpengaruh," ujar Jimly saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (3/8).
Ia pun menganjurkan agar BPKH tidak terpengaruh dengan wacana yang telah 'digoreng' politisi tersebut. Menurut dia, sementara ini BPKH juga tidak harus menanggapi masalah ini terlalu serius, sehingga tidak dimainkan oleh para politisi.
"Saya anjurkan BPKH baik pengawas maupun direksi jangan cepat dulu terpengaruh dan jangan juga cepat-cepat salah omong, 'digoreng' orang," kata dia.
Ia menegaskan, saat ini permainan politik sedang merajalela, sehingga semua pihak harus memberi kesempatan kepada BPKH untuk menata diri dulu sesuai dengan Undang-undang. "Sekarang ini politik ini merajalela. Jadi semua itu persepsi-persepsi politik. Jadi kita enggak usah dulu tanggapi secara serius. Biarlah mereka ini menata diri dulu sesuai dengan ketentuan Undang-undang," jelasnya.
Ia menambahkan, saat pengelolaan dana haji mulai berjalan, maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, kata dia, dalam BPKH sendiri ada tim pengawasnya. "Maka ada dewan pengawas. Aspek syariahnya juga diawasi. Biarlah dulu mereka diberi kesempatan bekerja, jangan membayangkan ada duit Rp 90 trliun langsung mau dibikin jalan jembatan, bukan begitu. Itu kesimpulan yang terlalu cepat," kata Prof Jimly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
