IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyesalkan terulang kembalinya kasus calon jamaah haji ilegal. Kali ini, Petugas Imigrasi Bandara International Sultan Hasanuddin, Makassar, menggagalkan pemberangkatan 40 calon haji ilegal yang hendak ke Tanah Suci melalui beberapa negara.
Menurut Sodik, terulangnya kasus itu karena lemahnya penyuluhan pemerintah terhadap para calon haji. "Sosialisasi yang lemah kepada calon jamaah haji tentang manajemen haji Indonesia termasuk soal panjang antrian haji di Indonesia," ujar Sodik kepada wartawan pada Kamis (10/8).
Karena tak paham itulah, banyak calon haji yang tak sabar dan memilih cara-cara yang tidak sesuai aturannya. Mereka memilih travel haji yang kredibel untuk memberangkatkan haji ke Makkah, Arab Saudi.
Selain itu, Sodik juga menilai pengawasan pada oknum-oknum travel yang curang juga lemah. Sehingga masih ada travel yang lolos melakukan upaya penipuan. "Sanksi yang dianggap lambat dan lembek bagi oknum-oknum pelaku penipuan haji, sehingga tidak membuat jera dan masih berani coba-coba," ujar Anggota DPR dari Partai Gerindra tersebut.
Imbasnya, masyarakat yang semula hendak beribadah justru menjadi korban. Karenanya, kepada masyarakat yang memang merasa jadi korban adanya travel nakal tersebut untuk tidak ragu melaporkan ke kepolisian. "Untuk korban jangan ragu-ragu laporkan ke polisi, dan juga siap mental untuk batal haji, kemudian juga kepada travel yang bersangkutan, sambil proses hukum harus tetap memberangkatkan," katanya.
Ia pun meminta kepada polisi agar memproses secara cepat aduan jamaah haji tentang travel tersebut. Sementara, Kementerian Agama harus membantu mengusahakan keberangkatan calon jamaah tersebut.
Terakhir ia juga berpesan, agar pemerintah kembali menguatkan pengawasan, khususnya kasus-kasus sejenis. "Karena sisi ini yang selama ini lemah, seharusnya, sekarang tidak bisa lemah lagi, sudah ada direktorat khusus umrah dan haji khusus yang tangani pembinaan dan pengawasan travel," ujarnya.