IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Okky Asokawati memberikan perhatian pada jamaah haji yang meninggal duni karena sakit di Tanah Suci. Menurutnya semua pemangku kepentingan, terlebih lagi pemerintah berkewajiban menjamin kesehatan jamaah di tempat ibadah haji. Dia juga menyarankan agar pemerintah menjamin ketersediaan petugas kesehatan haji.
"Pemerintah harus memastikan pemenuhan ketersediaan petugas kesehatan haji terlatih dan trampil, yang mana satu dokter dan dua perawat untuk setiap kloter (kelompok terbang) tanpa jamaah yang masuk kategori risiko tinggi (risti) dan 2 dokter dan 3 perawat untuk kloter yang masuk kategkri risiko tinggi," ujar politikus PPP itu di Jakarta, Rabu (23/8).
Dia juga menekankan, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan peralatan emergency seperti Automatic External Defibrillator (AED) portable untuk petugas kesehatan haji, fasilitas transportasi ke fasilitas kesehatan (faskes) rujukan, serta fasilitas rujukan yang memadai. Jumlah jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia hingga tanggal 20 Agustus 2017 ini telah mencapai 46 jamaah.
Lanjut Okky, sebanyak 32 orang atau sebesar 70 persen, jamaah haji asal Indonesia meninggal karena penyakit jantung. Situasi yang nyaris sama terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2016, mayoritas jamaah yang meninggal dunia yakni sebesar 53 persen dari 342 jamaah lantaran penyakit jantung. "Data ini semestinya menjadi perhatian khusus pemerintah terkait kesehatan para jamaah ibadah haji," kata Okky.
Menurut Okky dalam penanganan kasus penyakit jantung yang datang tiba-tiba, bila dilakukan pertolongan yang tepat, cepat, oleh tenaga yang terlatih serta dukungan peralatan yang mendukung, akan mencapai tingkat keberhasilan hingga 65 persen. Dengan kata lain, atas pemetaan persoalan kesehatan yang muncul saat penyelenggaraan ibadah haji, semestinya pemerintah dapat memberi perhatian khusus soal itu.
Terkait dengan hal tersebut, jumlah jamaah haji asal Indonesia tahun ini mencapai 221 ribu atau 571 kloter. Namun, kata Okky, Kementerian Kesehatan hanya menghitung 10 persen dari total kloter sebagai risiko tinggi mengalami gangguan kesehatan. Padahal, kriteria yang masuk risiko tertinggi yakni usia di atas 75 tahun dan yang memiliki penyakit tertentu jika ditotal sebanyak 63 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika