REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang ingin menempuh tarwiyah melakukannya dengan bertanggung jawab. Hal ini karena pemerintah tidak bisa memfasilitasi katering, transportasi, dan tempat tinggal jamaah.
Hari Tarwiyah merupakan hari terbesar haji. Selama hari itu, jamaah mengulang kembali apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad pada 8 Dzulhijjah. Nabi saat itu melakukan haji mencari bekal di Mina sebelum menuju ke Arafah. Perjalanan tersebut dilakukan dengan berjalan kaki.
"Tarwiyah merupakan persoalan keyakinan. Karena itu pemerintah tidak bisa melarang jamaah haji melakukannya," katanya dalam pertemuan dengan ratusan perwakilan KBIH dan TPIHI di Hotel Arkan Barkah, Makkah, seperti dilaporkan Wartawan Republika.co.id, Ani Nursalikah, Rabu malam (23/8).
Lukman mengingatkan singgah di Mina sebelum menuju Arafah tidak mungkin dilaksanakan jamaah Indonesia karena jumlahnya yang besar, yakni 221 ribu jamaah. Dari sisi jarak, transportasi tidak memungkinkan karena pergerakan 2,1 juta jamaah haji dunia ke Arafah sepenuhnya ditentukan Pemerintah Saudi.
Pemerintah sedang berkonsentrasi memindahkan jamaah dari Makkah ke Arafah. Namun, agar pergerakan jamaah tarwiyah lebih terkoordinir dengan baik harus dicatat pesertanya, KBIH mendampingi dan meyakinkan konsekuensi berjalan kami sepanjang tujuh kilometer. Apalagi perjalanan di malam hari sangat berdebu dan terpaan angin kencang. "Lapor pada ketua rombongan, ketua regu dan ketua kloter," kata dia.
Lukman menekankan prinsip ibadah haji terkait manasik amat beragam dan luas, maka sejak dulu pemerintah mengambil pendekatan yassiru maal tuassiru. "Pilih yang tidak memberatkan jamaah, yang meringankan. Tapi tidak menggampangkan, tetap ada landasan syar'inya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
