Selasa 26 Sep 2017 04:15 WIB

DPR: Pemerintah Harus Proaktif Umumkan Travel Umrah Kredibel

Sejumlah korban kasus penipuan dana Umroh First Travel menujukkan bukti pembayaran dana umrah mereka saat melakukan audiensi kepada perwakilan Komisi VIII dan Fraksi PPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Sejumlah korban kasus penipuan dana Umroh First Travel menujukkan bukti pembayaran dana umrah mereka saat melakukan audiensi kepada perwakilan Komisi VIII dan Fraksi PPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu bertindak lebih proaktif dalam rangka mengumumkan secara luas mengenai berbagai kinerja travel umrah seperti yang memiliki kredibilitas baik, sehingga tidak ada lagi warga di berbagai daerah yang tertipu. Anggota Komisi VIII DPR RI Kuswiyanto dalam rilis, Senin (25/9), mengemukakan, pengumuman terhadap travel yang berkredibilitas baik hingga travel yang tidak mempunyai izin legal dapat dilakukan melalui beragam media sosial, atau baik radio maupun televisi dan media elektronik lainnya.

"Sedangkan bagi masyarakat di daerah yang tidak mengerti medsos bisa di berikan keterangan oleh Kementerian Agama setingkat kecamatan," ucapnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu juga menguraikan, ada tiga variabel yang kerap dijadikan tolok ukur, yaitu harga tiket penerbangan, hotel, dan logistik. Bila diketahui secara pasti rentang biaya dari ketiga variabel tersebut, maka calon jamaah juga ke depannya diharapkan tidak akan ada lagi yang tertipu.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu benar-benar memberikan perlindungan baik di dalam negeri maupun luar negeri terhadap jamaah. Sejumlah daerah telah meningkatkan kewaspadaan, seperti Pelaksana Tugas Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kapuas Hulu, H Ade Muhammad Abdurrahman mengimbau umat Muslim untuk tidak tergiur dengan biaya murah umroh dari travel.

"Jangan tergiur dengan travel umroh yang murah, pilihlah travel yang memiliki kejelasan dan memiliki perizinan yang masih berlaku," kata Abdurrahman ketika ditemui di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Jumat (25/8).

Menurut Abdurrahman, jamaah yang ingin umroh harus teliti, sebab ada travel yang memiliki izin tetapi sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana diwartakan, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo akan melarang travel umrah menjual paket promo dengan harga di bawah harga paket perjalan umrah normal.

"Promosi-promosi yang jual di bawah harga normal itu dalam waktu singkat saya akan larang," kata Gubernur Syahrul yang ditemui di Makassar, Rabu (6/9).

Ia mengatakan penawaran harga promo yang dilakukan oleh travel merupakan strategi bisnis dengan melakukan subsidi silang di antara pengguna travel. Namun pada akhirnya, lanjut dia, travel terjebak pada praktek 'gali lobang tutup lobang'.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement