IHRAM.CO.ID, NEW DELHI -- Sebuah tim Komite Pusat telah ditunjuk untuk mengurus privatisasi Air India. Namun dikhawatirkan privatisasi ini akan menimbulkan konsekuensi serius pada operasi haji.
Dilansir dari greaterkashmir.com, Senin (09/10) Komite ini ditugaskan untuk mengusulkan kebijakan haji tahun 2018 hingga 2022. Komite ini juga diharapkan dapat melakukan tender global untuk operasi carter penerbangan haji. Komite ini dipimpin oleh mantan sekretaris Afzal Amanullah yang kini menjadi Konjen India di Jeddah.
Amanullah mengatakan selama operasi penerbangan jamaah haji, setelah mengantar jamaah, pesawat kembali dalam keadaan kosong. Dia menyarankan agar Departemen minoritas dan Kementrian Penerbangan Sipil untuk menggunakan penerbangan kosong sebagai tujuan komersial sehingga dapat menurunkan biaya transportasi.
Saat ini India mendapatkan kuota haji sebanyak 170 ribu orang. Selain melalui udara, pemerintah juga akan mempertimbangkan mengangkut jamaah melalui jalur laut tahun depan. "Privatisasi Air India, jika terjadi, akan memiliki konsekuensi serius dalam operasi udara haji. Kementerian dan Komite Haji India harus mempertimbangkan dan merencanakan cara terbaik untuk mengatasi tantangan yang akan timbul jika terjadi kemungkinan seperti itu," kata dia.
Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan disinvestasi strategis terhadap Air India dan sekelompok menteri, dipimpin oleh Menteri Keuangan Arun Jaitley, sedang mengupayakan modalitasnya. Panitia sudah melakukan banyak pertemuan. Pemerintah juga telah mencari aplikasi dari bankir investasi, firma hukum dan entitas lainnya untuk bertindak sebagai penasihat penjualan saham strategis Air India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
