IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan hasil survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2017. Namun, pengamat haji, Ade Marfuddin menilai survei pelayanan haji tersebut tidak begitu perlu dilakukan, justru menurutnya yang diperlakukan pemerintah adalah meneliti tentang sejauh mana kualitas pelaksaan ibadah jamaah haji.
Ketua Rabithah Haji Indonesia ini mengapresiasi setiap tahun BPS telah melakukan survei dan memberikan nilai kepuasaan yang tinggi bagi pelayanan jamaah haji Indonesia. Namun, menurut Ade, hal itu setiap tahun diprediksi memang akan selalu meningkat dan lebih baik karena sudah banyak yang mengawasi.
"Itu kan dari aspek pelayanan secara umum, tapi saya kira itu sih tahun depan gak usah diteliti lagi, udah cukup. Kita sudah tahu bahwa aspek pelayanan haji cuma itu saja, gak lebih dari itu," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (1/11).
Menurut dia, seharusnya yang perlu diteliti ke depannya adalah terkait kualitas pelaksanaan jamaah haji Indonesia. Karena, menurut dia, masih banyak jamaah haji yang tidak mengetahui tujuan pelaksaan ibadah haji atau simbol-simbol ibadah haji, sehingga setelah pulang ke tanah air tidak menjadi haji mabrur.
Ade mengaku sudah mempunyai konsep dan pembinaan jamaah haji terkait hal ini. Menurut dia, untuk melakukan pembinaan jamaah haji atau manasik haji itu tidak cukup hanya dilaksanakan 11 kali pertemuan, tapi harus dilakuakn secara berkelanjutan.
"Mendingan coba diangkat dan diteliti substansi ibadahnya, sehingga saya punya masukan ke pemerintah. Wahai pemerintah bahwa substansi ibadah jamaah belum menyentuh substansi ibadah, sehingga yang harus diperbaki adalah sistem dan pola pembinaannya," ucapnya.
Ia menambahkan, jika pemerintah hanya melakukan penelitian terkait pelayanan jamaah haji, maka sia-sia menggunakan anggaran negara. "Kalau pun menggunakan anggaran negara sayang kalau dipakai untuk itu. Karena indikator keberhasilan haji sudah cukup dan jelas gak usah diukur kayak itu. Artinya pemerintah sudah punya patokan yang jelas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika