IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa hasil survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2017 meningkat 1,02 persen dari tahun lalu sebesar 83,83 menjadi 84,85. Namun, hasil survei tersebut dinilai kurang objektif lantaran survei tersebut tidak menggunakan anggaran sendiri.

"Sah-sah saja itu BPS menilai begitu. Tapi bagi saya begini, memberikan penilaian yang fair itu BPS itu harus betul-betul menggunakan biaya sendiri jangan menggunakan biaya dari kemenag," ujar Komisi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Syamsul Maarif kepada Republika.co.id, Kamis (2/11).

Jika tetap menggunakan anggaran Kemenag juga, maka hasilnya tentu akan meningkat terus, sehingga tidak objektif. "Kalau itu masih dilakukan dari Kemenag hasilnya ada kesan pertanyaan dibikin supaya orang itu menilai tinggi," ucapnya.

Selain itu, Syamsul juga menyoroti bahwa terdapat beberapa pelayanan jamaah haji Indonesia yang tidak memuaskan, khususnya terkait kapasitas tenda jamaah di Mina sangat sempit. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah berani untuk meminta kepada Arab Saudi.

"Saran saya kepada pemerintah agar tidak asal menerima tambahan kuota kalau tidak disertai dengan fasilitas di area Mina. Diperbaikilah sarana untuk di Mina. Jadi tidak hanya sekedar menambahkan kuota. Jadi harus berani minta kepada Saudi, saudi mau gak memberikan fasilitas atau memperbaiki sarana di Mina itu," kata Syamsul.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan hasil survei Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) tahun 2017. BPS mencatat, secara keseluruhan IKJHI dari pelaksanaan haji 2017 adalah 84,85 persen atau tergolong dalam kategori memuaskan.

"Artinya ini sudah hampir masuk kategori sangat memuaskan. Kalau bisa ditingkatkan tentu ini akan menjadi prestasi luar biasa," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika