IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Meski dibayang-bayangi krisis ekonomi dan memasuki tahun politik, minat warga Kalimantan Timur untuk menuaikan umrah masih tetap tinggi. Bahkan bila dibandingkan dengan periode di awal musim umrah tahun 2017, masih terbilang cukup lumayan.
''Pada awal musim umrah tahun ini kami setiap bulan masih bisa mengirimkan jamaah hingga tiga bus, atau mencapai 120 orang. Setahun sebelumnya pada saat yang sama juga tak jauh beda,'' kata First Directur PT Dayakindo Kalimantan Utama, Hj Sheila Chair, ketika berkunjung ke Kantor Republika, Jakarta (22/12).
Sheila mengakui belakangan jamaah semakin selektif ketika hendak memilih biro travel yang akan memberangkatkannya untuk menunaikan umrah ke tanah suci. Mereka tak segan menanyakan profil perusahaan travel secara detil, mulai dari pemilik perusahaan, izin perusahaan, hingga jaminan kepastian keberangkatan.
"Ini berbeda dengan dahulu yang kebanyakan bersikap 'pasrah'. Jamaah kini semakin kritis bertanya secara detil mengenai seluk beluk perusahaan travel yang akan memberangkatkannya itu. Saya pikir itu berkah yang lain dari kasus gagal berangkatnya jamaah umrah First Travel. Mereka tak ingin mengalaminya,'' ujar Sheila.
Sikap kritis itu, lanjut Sheila, memang masih terkesan dilakukan oleh jamaah yang datang dari wilayah perkotaan. Namun jamaah yang datang dari pelosok kampung mereka kebanyakan diam saja. Adanya hal ini jelas pengetahuan mengenai cara berangkat umrah dan cara memilih travel umrah yang baik masih perlu disosialisasikan secara lebih masif lagi.
"Terus terang saya merasa gembira dan lega adanya perubahan sikap jamaah di dalam memilih biro travel umrah. Ke depan dipastikan jamaah akan semakin kritis. Dan bagi pengelola travel hal ini jelas menjadi tantangan baru yang harus dapat diselesaikan,'' katanya.
Shelia kemudian meminta kepada pihak kementerian agama (Kemenag) agar semakin serius mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan umrah. Kepada biro travel yang nakal dan bahkan berani mentelantarkan jamaah harus ditindak tegas. Bahkan, bila ada travel yang sampai ingkar janji tidak memberangkatkan jamaah umrah meski telah lunas melakukan pembayaran, maka Kemenag harus berani segera mencabut izin travel tersebut.
''Saya sudah mendengar bahwa ke depan mendirikan biro travel umrah dan haji tidak akan mudah lagi. Bila dahulu cukup hanya dengan membayar uang jaminan sebebsar Rp 100 juta, maka nanti akan ada ketentuan besarnya jaminan itu akan ditentukan hingga mencapai Rp 2,5 milyar. Bila ini dilakukan maka biro travel umrah akan akan semakin selektif dan terjaga kualitasnya,'' ungkap Sheila.
Menurut Sheila kasus First travel benar-benar telah menjadi pembelajaran baik kepada pihak calon jamaah umrah maupun pihak penguasaha travel. Di masa depan kasus seperti itu harus tidak boleh terjadi lagi.
"ingat yang pergi umrah itu bukan hanya orang berpunya saja. Orang biasa yang hanya duit pas-pasan juga banyak yang ikut berumrah. Makanya kalau ada pihak menipu jamaah, maka balasan atas dosanya pasti besar sekali. Itulahsalah satu hikmah ketika begitu banyak jamaah yang berasal dari orang biasa batal berangkat ke tanah suci untuk umrah pada kasus Fisrt Travel. Semua pihak terkait menjadi semakin waspada,'' tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika