IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksaaan umrah dan haji khusus Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) ditutup dengan baik. Wakil Ketua Himpuh, Muharom Ahmad mengatakan, jumlah jamaah umrah tahun ini tembus 800 ribu jamaah.
Muharom berharap, tahun depan pun bisa mencapai jumlah tersebut. Pertumbuhan perekonomian Indonesia diramalkan akan mirip seperti tahun ini. Namun, ada beberapa hal yang dinilai mungkin akan memengaruhi jangkauan masyarakat terhadap paket umrah.
Jamaah tahun depan akan lebih waspada terhadap umrah berharga murah. Sehingga mereka kemungkinan akan menunda sejenak waktu pendaftaran demi mengumpulkan dana lebih.
"Mereka akan mengumpulkan dana lebih demi kepastian kualitas perjalanannya," kata Muharom pada Republika.co.iid, kemarin. Himpuh sendiri telah mulai merancang harga paket dengan sasaran beberapa pasar.
Mulai dari paket umrah harga Rp 20 jutaan hingga paket kualitas bintang lima senilai Rp 25 jutaan. Muharom mengatakan, paket bintang lima dengan pelayanan eksklusif ini dinamai 'Best Moment'.
Sementara paket seharga Rp 20 jutaan dijamin tetap terjaga kualitas dan pelayananan. Harga tersebut pun disesuaikan dengan rencana Kementerian Agama dalam menentukan harga batas bawah paket umrah.
Muharom meminta, agar masyarakat lebih mewaspadai terhadap harga-harga yang sangat murah. "Khususnya jika harga murah itu dananya diminta di awal dan berangkatnya baru tahun berikutnya atau lebih dari enam bulan sejak daftar," kata dia.
Menurutnya, Himpuh sudah secara aktif dan berulang kali menyampaikan evaluasi pada pihak berwenang mulai dari Kemenag, kepolisian dan instansi terkait lainnya. Agar bisa menindak penyelenggara yang berpotensi merusak tatanan umrah yang baik.
Himpuh juga telah menyambut upaya Kemenag untuk memberi harga acuan paket umrah agar masyarakat bisa mempertimbangkan. Berapa harga yang bisa dipertanggungjawabkan agar menjadi acuan dalam memilih satu travel.
Sementara untuk penyelenggaraan haji khusus, Himpuh berharap masyarakat tetap mewaspadai terhadap penawaran berangkat haji tapi visanya bukan visa haji. "Banyak ditemui yang memakai visa kerja atau kunjungan bisnis atau keluarga," kata dia.
Ini karena, kata dia, masyarakat akan dirugikan jika memakai visa selain haji. Visa haji bisa dilayani muasasa dan pihak Indonesia di Saudi tapi jika diluar visa haji, masyarakat tidak bisa diterima bahkan akan kena sanksi.
Muharom berharap, penegakkan dan pengawasan terhadap hal-hal yang menyebabkan terganggunya perjalanan umrah bisa lebih baik. Selain itu dilakukan oleh pihak yang sudah kompeten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika