IHRAM.CO.ID, MAKASSAR -- Manajemen Abu Tours telah menggelar pertemuan dengan pihak terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel, kepolisian dan pihak lain terkait keberangkatan jamaah umrah. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Abu Tours bersama H Aksa Mahmud, Kepala Kantor Kanwil Kemenag Sulsel, Bank Bukopin, dan Agen serta Mitra Abutours yang diterima ANTARA tertuang 10 poin.
Pertama, Aksa Mahmud mengatakan, "Saya mau Abu Tours menjadi kebanggaan Sulsel untuk keluar dari masalah ini. Abu Tours harus dimiliki dan dibantu bersama seperti melalui kepemilikan saham oleh agen atau mitra".
"Kita harus berusaha bersama agar semua jamaah 2018 berangkat tahun ini," kata Aksa dalam pertemuan itu.
Kedua, koordinasi intensif dengan Kementerian Agama mengenai krisis Abu Tours. Kakanwil Kemenag Sulsel Wahid Tahir pada kesempatan itu tidak mempersoalkan hal lain selain memastikan Abu Tours bagaimana bisa memberangkatkan seluruh jamaah.
Dirinya menegaskan, selama Abu Tours masih mampu memberangkatkan jamaah akan terus mendukungnya.
Ketiga, untuk sementara maklumat yang dikeluarkan tetap berjalan. Skenario pemberangkatan jamaah tetap menggunakan opsi yang tertuang dalam maklumat. Skenario dalam maklumat terutama bagi jamaah yang mau dan mampu, sedangkan jamaah yang belum mau dan mampu tetap diharapkan kesabaran dan doanya.
Keempat, Kantor PT Abu Tours tetap beroperasi di Jalan Baji Gau dan Jalan Andi Pangeran Pettarani. Kelima, Abu Tours akan dikelola bersama dengan agen atau mitra dengan kepemilikan bersama atau share saham Abu Tours. Keenam, manajemen Abu Tours akan diaudit secara rutin oleh Akuntan Publik.
Ketujuh, dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Bank Bukopin, PT Abu Tours, dan perwakilan mitra agen sebagai jaminan keamanan dana tambahan yang disetor oleh jamaah. Kedelapan, agen atau mitra akan mengawasi mekanisme pemberangkatan jamaah.
Kesembilan, akan dibentuk tim mekanisme pemberangkatan dan akan dibuatkan Surat Keputusan (SK). Sepuluh, PT Abu Tours tetap berkomitmen akan memberangkatkan seluruh jamaah hingga kemampuan perusahaan memungkinkan.
Kesepakapatan semua pihak tersebut ditetapkan di Makassar pada 14 Februari 2018.
Baca Juga: Bupati Prihatin Narkoba Sasar Pesantren di Martapura
Ikuti Whatsapp Channel Republika
