IHRAM.CO.ID, GHAZIABAD -- Rumah Haji di Ghaziabad, India ditutup pada hari Selasa (20/2) karena gagal mengelola pabrik pengolahan limbah. Mereka dinilai tidak memenuhi standar pengendalian pencemaran.
Sebuah panel berisi tiga pejabat yang dibentuk oleh hakim distrik, Ritu Maheshwari menutup tempat tersebut setelah melakukan inspeksi. Inspeksi dipimpin oleh National Green Tribunal (NGT).
"NGT telah mengarahkan dewan pengendali polusi untuk memeriksa Rumah Haji dan menutupnya jika tidak menemukan instalasi pengolahan limbah di sana," katanya dilansir Times of India.
Pejabat departemen pengawasan polusi memeriksa lokasi Rumah Haji pada hari Selasa, namun tidak menemukan instalasi yang dimaksud. Pemeriksaan mendapatkan dukungan dari kepolisian dan dihadiri hakim.
Panel inspeksi dibentuk oleh hakim distrik pada tanggal 19 Februari. Panel terdiri dari hakim kota Pradeep Dubey, petugas daerah UPPCB Ashok Tiwari dan Sahibabad SHO Rakesh Singh.
Rumah Haji telah dibangun pada masa rezim Samajwadi Party dan diresmikan oleh mantan menteri utama Akhilesh Yadav pada bulan September 2016. NGT telah mengeluarkan perintah inspeksi pada tanggal 6 Februari.
Sebelumnya, sebuah petisi diajukan oleh aktivis lingkungan Himanshu Mittal dan tiga orang lainnya. Mereka meminta pembongkaran Rumah Haji karena tanah tersebut dibangun di atas tanah yang diperuntukkan sebagai penghalau banjir Sungai Hindon.
NGT mengatakan, tanah tersebut tidak masuk di zona dataran banjir. Departemen irigasi juga telah memisahkan daerah aliran sungai dan dataran banjir dengan membangun tanggul pada tahun 1970.
Namun, akhirnya NGT, yang terdiri dari ketua akting UD Salvi dan anggota ahli Nagin Nanda mengarahkan dewan kontrol polusi Uttar Pradesh (UP) untuk melakukan inspeksi. Mereka diberi kebebasan untuk menutupnya jika Rumah Haji tidak memiliki pabrik pengolahan limbah berkapasitas 136 KLD.
Menteri negara Haji dan Wakaf, Mohsin Raza mengatakan, hal ini menyangkut lingkungan sehingga NGT dijamin tidak akan menghadapi gangguan. Sebuah laporan terperinci akan dikerjakan pada hari Rabu terkait langkah-langkah apa yang bisa dilakukan setelah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
