IHRAM.CO.ID, ABUJA -- Perekaman data biometrik untuk jamaah haji tahun ini membawa banyak kekhawatiran di Nigeria. Banyak jamaah takut tidak terdaftar karena sulitnya akses untuk pendataan.
Arab Saudi telah menetapkan semua jamaah haji yang akan berpartisipasi tahun ini harus melaluinya. Sistem tersebut dinilai memudahkan verifikasi saat tiba di bandara dan selama berada di Saudi.
Meski demikian, proses pendataan di negara asal jamaah menemui banyak masalah. Di Nigeria, tempat perekaman data sangat minim. Hanya ada tiga pusat di kota besar. Ribuan jamaah sangat sulit mengaksesnya karena berada di pelosok.
Presiden Nigeria Muhammadu Buhari telah berkonsultasi dengan pejabat tinggi National Hajj Commission of Nigeria (NAHCON) terkait hal ini. Buhari meminta mereka menyelesaikan permasalahan sebelum tenggat waktu.
Ketua NAHCON, Abdullahi Mukhtar mengatakan kebijakan baru tersebut sangat dikeluhkan para jamaah. Sebuah kelompok wartawan haji pun mengeluarkan nota keberatan terkait peraturan ini.
Mereka mengatakan reaksi jamaah sangat kebingungan. Salah satu solusi yang mereka usulkan adalah memperbanyak pusat perekaman data biometrik jika memang ingin diteruskan. Dari tiga pusat pendataan menjadi 774 di seluruh wilayah.
"Sekitar 85 persen jamaah itu berasal dari pelosok pedesaan, sebagian besar petani yang tidak mengerti teknologi," kata koordinator Independent Hajj Reporters, Ibrahim Muhammed dilansir New Telegraph, Jumat (23/2).
Kelompok Asosiasi Agen Perjalanan Pakistan juga menyatakan masalah yang mirip. Mereka mengajukan protes pada Etimad (Private) Limited, perusahaan yang memproses aplikasi biometrik.
Menurut mereka, banyak operator perjalanan haji dan umrah kebingungan karena kebijakan tersebut menurunkan minat masyarakat untuk pergi ke Saudi. Selain kesulitan akses, perekaman data pun bisa berlangsung berhari-hari.
Calon jamaah harus mengabiskan waktu yang tidak sedikit hanya untuk merekam identitas mereka. Perekaman data termasuk foto dan sidik jari. Hingga sekarang hanya ada tiga pusat perekaman di Nigeria, yakni di Abuja, Kano dan Lagos.
Padahal ada 95 ribu orang yang akan berangkat haji tahun ini. Selain itu ada potensi jamaah umrah sebanyak 1,5 juta orang. "Kami sangat khawatir jamaah akan menghadapi kesulitan dan masalah serius, kecuali Saudi menangguhkan kebijakan," katanya.
Di Indonesia, Ketua Umum Asphurindo, Syam Resfiadi menyampaikan pada Republika bahwa mereka juga mengeluhkan kebijakan ini. "Itu juga masih rumit di Saudinya, mereka kekurangan dana untuk investasi komputer canggih," kata dia.
Hingga saat ini, perekaman data biometrik masih untuk foto dan scan sidik jari. Sistem ini, menurut Syam, sebenarnya sudah lama diperkenalkan namun belum maksimal sebagai database Saudi sehingga harus terus diulang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
