IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kasus penipuan berkedok agen perjalanan haji dan umrah kembali terjadi. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini pun menilai, Kementerian Agama (Kemenag) harus segera dilakukan evaluasi.
"Wajib lah dievaluasi, Kemenag itu tidak boleh balik badan, meskipun saya juga tidak setuju dengan caci makian, tapi bukan berarti Kemenag boleh cuci tangan karena izin travel itu ada di Kemenag," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4).
Dia pun juga mempertanyakan sudah sejauh mana pengawasan yang sudah dilakukan oleh Kemenag sejauh ini terhadap agen perjalanan umrah dan haji yang ada. Selain itu, menurutnya, Kemenag harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dari penipuan agen perjalanan haji dan umroh tersebut.
Sementara terkait rencana Komisi III yang akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), Fraksi PKS menyambut baik rencana tersebut. "Saya kira ini tidak boleh dibiarkan, harusnya ada kerja sama Komisi VIII dengan komisi III membentuk pansus bersama," katanya.
Fraksi PKS mengaku, prihatin dengan kasus penipuan yang dilakukan First Travel yang telah merugikan banyak calon jamaah yang gagal diberangkatkan. Dia pun meminta, aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
