IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Audit travel disebut perlu segera dilakukan menyusul meledaknya kasus penipuan umrah oleh sejumlah travel. Audit kepada semua travel umrah itu diperlukan untuk menentukan travel yang layak dan tidak layak.
"Audit travel diperlukan. Jangan sampai menunggu seperti travel yang sudah dilarang karena berkasus," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (12/4).
Menurut Diah, audit diperlukan untuk membangun lagi kepercayaan masyarakat terhadap travel umrah. "Semua travel perlu diklasifikasi Kemenag lewat audit itu. Mana yang layak dan yang tidak (layak). Dan (hasil audit) harus diumumkan ke publik," kata dia.
Diah juga mendesak Polri dan Kementerian Agama untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Satgas itu nantinya, menurut Diah, akan menangani travel umrah dan haji bodong atau abal-abal.
"Pembentukan satgas harus dipercepat karena banyak korban yang mengharapkan uang mereka dapat kembali," kata dia.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka.
Politikus PDIP itu berharap penyelidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan dapat dilakukan secara transparan. Sebab, kata dia, hingga kini kasus kecurangan travel umrah dan haji terus terungkap dan banyak masyarakat yang menjadi korban.
Diah juga menyarankan kepolisian dan kejaksaan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada proses penyelidikan. Tujuannya agar uang jamaah yang masuk ke pelaku dapat diketahui aliran dananya.
"Penyelidikan harus melibatkan PPATK sehingga aliran dana milik jamaah dapat diketahui lari ke mana saja. Dan jika sudah ditemukan, saya harap bisa dilelang dan hasilnya untuk mengembalikan uang jamaah," katanya.
Ia juga meminta kepada majelis hakim agar pelaku penipuan jamaah umrah mendapatkan hukuman seberat mungkin. "Mereka harus dihukum seumur hidup," ucap dia.
Beberapa calon jemaah umrah berada di ruang tunggu saat meminta kejelasan keberangkatan dari pihak travel Abutours Cabang Kendari, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (15/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika