IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Benny Witjaksono menyebutkan, investasi dana haji baru dapat menaikkan subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tiga tahun ke depan.

Benny menjelaskan, saat ini biaya haji telah disubsidi hampir 50 persen, dari yang seharusnya melebihi dari Rp 70 juta per jamaah menjadi Rp 35,23 juta per jamaah. Dengan total jamaah sebanyak 210 ribu orang, diperlukan subsidi lebih dari Rp 7 triliun.

"Nah tahun ini kita sesuai target RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) akan men-deliver Rp 6,1 triliun, berarti kan kurang. Kalau kita buat simulasi kira- kira baru tahun ketiga kita (BPKH) beroperasi baru kekurangannya itu bisa ditutup," ujar Benny kepada Republika.co.id, Jumat (27/4).

Kekurangan subsidi tersebut diambil dari nilai- nilai manfaat tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan agar dana haji di BPKH bisa mencukupi atau melebihi subsidi saat ini, ia memperkirakan baru dapat tercapai sekitar tiga tahun mendatang. "Kita berharap tahun depan sudah bisa melebihi, tapi Renstra (Rencana Strategi) belum ke arah itu," kata Benny.

(Asphurindo Pertanyakan Rencana Investasi BPKH)

BPKH saat ini masih mengkaji berbagai proyek yang akan menjadi sumber investasi. Di luar negeri, BPKH akan berinvestasi di Arab Saudi. Sedangkan di dalam negeri, BPKH akan berinvestasi di Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hingga proyek-proyek yang dijalankan oleh BUMN.

Adapun proyek- proyek yang saat ini sedang dikaji seperti proyek perkebunan, infrastruktur, industri dan lainnya. Selain itu, BPKH juga mengincar perbankan syariah sebagai sumber investasi dana haji. Namun hingga saat ini BPKH belum berinvestasi pada proyek-proyek tersebut.

"Tentunya kita pilih yang aman, bisa jangka panjang dan return-nya bagus, termasuk perbankan syariah itu juga kita jadikan target kita. Tahun ini kita sudah akan mulai berinvestasi di proyek-proyek itu," kata Benny.

Ikuti Whatsapp Channel Republika