Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, musim haji kali ini tidak ditandai kampanye masif mukiman di Tanah Suci. Tidak ada pertemuan publik yang dikoordinir mukimin, namun sejumlah partai di Republik Indonesia mencoba membentuk perwakilan permanen di Arab Saudi, sesuatu yang sangat dikhawatirkan Belanda.
Menurut Dingemans, sebelum semua itu terjadi pemerintah NICA mengirim pesan kepada Kerajaan Arab Saudi. Isi pesan, setiap pendirian perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi akan dianggap tindakan tidak ramah oleh pemerintah Belanda.
Dalam memoir yang diterbitkan tahun 1973, Dingemans mencatat pada Desember 1948 semua jamaah Indonesia -- kecuali beberapa yang memilih memperpanjang masa tinggal di Mekkah -- kembali ke Indonesia dengan damai.
Yang menarik, tulis Dingemans, mukimin tidak menyerang secara verbal jamaah dari wilayah Indonesia yang diduduki Belanda. Penyelenggaraan jamaah tahun ini benar-benar sukses. Ia juga melihat mukimin tidak lagi punya pengaruh, karena ketidak-mampuan Republik Indonesia mengirim jamaah haji dari wilayah yang dikuasai.
Sebab lainnya, keuangan para mukimin sangat tergantung kiriman dari kampung halaman dan NICA mengijinkan pengiriman uang.
Masjidil Haram tahun 1894. (Gahetna.nl)
Namun, Tarbidinb -- wakil konsul Indonesia di Mekkah yang menginpeksi kegiatan mukimin menulis: Sejak haji 1947, pendukung RI di Makkah dan Jeddah meninggalkan sikap antagonis terhadap mukiman pro-Belanda, atau 'Nica-mukimin'. Ini disebabkan pengaruh HM Rasjidi, perwakilan RI di Kairo, yang sukses mendapatkan pengakuan resmi Kerajaan Arab Saudi terhadap Republik Indonesia.
Pendekatan diplomasi berkepala dingin, dan nasihat-nasihat HM Rasjidi kepada militan pro-Republik Indonesia yang menyentuh, membuat tidak ada lagi aksi demo. Menurut Rasjidi: Tidak ada Nica-mukimin, semua Muslim di Indonesia dan di mana pun adalah saudara!.
Prof DR HM Rasjidi, menteri agama pertama RI. Dia adalah juga Ketua Diplomatik RI pertama yang mengikuti utusan diplomat Mesir yang berkunjung ke Ibukota Jogyakarta pada tahun 1947. Saat Blokade Agresi Militer Belanda diperketat, rombongan diplomat Indonesia menembusnya dengan mengikuti pesawat diplomat Mesir yang berangkat menuju negara - negara Arab. Maka lahirlah perjanjian - perjanjian dengan Belanda Konferensi Meja Bundar yang diakui oleh dunia Internasional.
Selama musim haji 1948, mukimin pro-RI kerap menyampaikan salam kepada jamaah dari wilayah yang diduduki Belanda. Tidak jarang mereka duduk bersama, atau menggelar pertemuan pribadi. Ada pula mukimin yang meminjamkan uang kepada jamaah yang kehilangan, atau kehabisan dan bekal.
Dua sekolah Indonesia di Makkah; Madrasah Darul Oeloem dan Madrasah Indonesia, yang sebelumnya tidak bisa dimasuki jamaah asal wilayah jajahan Belanda, tiba-tiba bebasa dimasuki Muslim dari seluruh Indonesia.
*****
Meski demikian perasaan terpecah masih terasa. Mukimin yang tidak menerima kiriman uang dari keluarga mereka di wilayah diduduki Belanda, misalnya, tidak pernah mengunjungi konsulat Hindia-Belanda di Makkah. Bagi mereka, menerima uang dari keluarga di wilayah diduduki Belanda adalah haram.
Sikap non-koperatif diperlihatkan organisasi-organisasi, seperti Sarikat Dagang, Kopindo, dan Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Mereka menghindari kunjungan ke konsulat Hindia-Belanda di Mekkah dan Jeddah. Sebagian dari mereka mengatakan tidak akan mengunjungi kantor orang kafir.
Dingemans mengatakan sikap anti-Belanda dan antikolonial mencapai puncaknya saat Agresi Militer II pada 19 Desember 1948. Orang-orang Indonesia yang bekerja di Konsulat Hindia-Belanda di Mekkah bereaksi keras. Salah satunya R Marnun Rasjid Kusumadilaga, seorang dokter umum. Ia mengajukan pengunduran diri, tapi berusaha dipertahankan oleh Dingemans.
Reaksi Kerajaan Arab Saudi juga sangat keras. Riyadh melarang pesawat terbang Belanda mendarat di tanah Arab Saudi, tapi tidak mengambil langkah apa pun kepada kapal-kapal Belanda yang membawa jamaah haji. Dingemans mengatakan Arab Saudi tidak sudi kehilangan devisa dari jamaah haji asal Hindia-Belanda.
Pada musim haji 1949, Gubernur Jenderal Hindia-Benda -- perwakilan tinggi Kerajaan Belanda di Hindia-Belanda -- menetapkan kuota 8.600, atau turun sedikit dibanding tahun sebelumnya. Atas saran Dingemans, kuota tidak diumumkan ke publik sampai 8 Juni 1949.
Pada tahun itu, jamaah haji sangat dimanjakan. Atas saran Dingemans, jamaah haji mendapat jatah 30 kilogram beras. Jamaah VVIP, terdiri dari pemuka agama, tokoh adat, ulama terkenal, penguasa daerah otonomi, pejabat pemerintah dan anggota misi -- yang tentu saja pro-Belanda -- diberi tunjangan khusus.
Tahun sebelumnya tunjangan untuk jamaah VVIP sebesar 45 pound, dan itu menimbulkan banyak keluhan karena tidak cukup. Tahun ini, tunjangan tetap sama tapi jamaah VVIP tidak diijinkan berada di Arab Saudi selama dua bulan. Mereka juga akan dibawa dengan pesawat terbang, bukan kapal laut.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, mayoritas jamaah berasal dari Indonesia Timur dan Kalimantan. Jumlah jamaah haji dari Jawa dan Sumatera berkurang, karena perang gerilya dan kerusuhan berkelanjutan akibat Aksi Militer Belanda II tahun sebelumnya.
Tahun ini, RI mengirim misi sendiri ke Arab Saudi. Tujuannya, meningkatkan hubungan dengan negara-negara Arab dan menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi untuk simpati kepada perjuangan Republik Indonesia.
Delegasi Agus Salim di Mesir. Diplomasi ini dilakukan untuk meraih pengakuan kedaulatan RI ke berbagai negara di kawasan Arab.
Saat misi berangkat, Konferensi Meja Bundar digelar di Den Haag. Presiden Soekarno menginstruksikan misi ke Arab Saudi tidak kembali ke Indonesia jika konferensi gagal.
Anggota misi, Soekarno menginginkan, harus tinggal di negara-negara Arab untuk mencari dukungan pemimpin negara-negara Arab.
Misi berangkat 28 September 1949, dan diterima Raja Abdul Aziz Ibnu Saud pada 3 Oktober. Di Makkah, misi bertemu perwakilan beberapa negara Islam, pemimpin mukimin, dan pejabat Arab Saudi. Dan usai berhaji, misi berangkat ke Mesir dan menjalin kontak dengan penguasa negara itu, pemimpin Universitas Al Azhar dan Sekjen Liga Arab, Dr Azzam Pasya.
Misi kembali ke Indonesia pada 7 Desember 1949, saat Soekarno yakin akan ada pengalihan kekuasaan ke Republik Indonesia. Pengalihan kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda ke Republik Indonesia terjadi 27 Desember. Bersamaan dengan itu usaha Belanda menjadikan haji untuk tujuan politik berakhir tanpa hasil.
Akhirnya, itulah kiriman surat panjang dari sahabat Teguh Setiawan yang pernah dari Republika mendapat kesempatan naik haji dengan layanan super VIP (VVIP) karena menerima undangan sebagai tamu kerajaan."Kereeen banget. Kemana-mana dikawal dan tinggal di hotel bintang lima,'' katanya.
Nah siapa mau menyusul dan kirim cerita?
Ikuti Whatsapp Channel Republika
