IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menyoroti evaluasi terhadap transportasi dan akomodasi untuk jamaah haji selama berada di Tanah Suci. “Saat pelaksanaan, DPR memerlukan evaluasi terhadap lima prinsip penyelenggaraan, salah satunya terkait transportasi dan akomodasi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam kegiatan Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1439 H/2018 di Jakarta Pusat, Selasa (2/10).
Dia mengatakan Indonesia banyak mengirim jamaah haji yang berusia lanjut. Menurut dia, penting memperhatikan transportasi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk akomodasi, ia menyayangkan tahun ini masih ada penginapan yang jaraknya 435 Km.
Jarak tersebut pasti menimbulkan problematika bagi jamaah Indonesia, terutama golongan risiko tinggi (risti). Padahal, bus shalawat belum tentu bisa menampung semua jamaah itu. Sedangkan yang menaiki bus shalawat bukan hanya jamaah Indonesia saja, tetapi tamu Allah yang berasal dari negara lain.
Terkait konsumsi, ia menekankan pentingnya layanan tersebut satu pekan menjelang Arafah dan setelah Arafah. Ali berpandangan uang living cost jamaah, belum tentu digunakan untuk membeli makanan. Ia mengusulkan, tujuh hari sebelum ke Arafah, Kemenag menjalin kerja sama dengan hotel tempat jamaah menginap untuk menyajikan konsumsi.
Kemudian pada sektor kesehatan, Ali menekankan ada sejumlah perbaikan. Salah satunya rekrutmen tenaga kesehatan jangan yang sakit. Sebab, itu bisa menimbulkan masalah saat berada di Saudi.
Selain itu, ia meminta ada perbaikan dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019 antara Ditjen PHU dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Meskipun angka BPIH itu ditentukan oleh dirjen agama, tetapi masukan BPKH penting ihwal berapa real cost yang harus diberikan pada jamaah,” ujar Ali.
Ia berharap rapat kerja ini dapat membicarakan hal-hal yang bersifat kebijakan dan teknis dalam perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Ia mengatakan DPR siap memberi masukan dalam rangka peningkatan layanan ibadah haji.
