Rabu 03 Oct 2018 05:45 WIB

Tantangan dan Inovasi Penyelenggaraan Haji 2019

Menteri agama ingin inovasi penyelenggaraan haji 2019 disiapkan dengan matang.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Ani Nursalikah
Jamaah Haji Indonesia Kloter 19 Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) saat tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (5/9).
Foto: Republika/Fitriyan Zamzami
Jamaah haji Indonesia nampak berkumpul selepas melaksanakan tawaf ifadhah di Masjidil Haram, Jumat (24/9). Sejumlah jamaah nampak kebingungan mencari angkutan ke hotel menyusul belum beroperasinya bus shalawat hari itu.

"Harapannya tahun depan seluruhnya sudah full musim sehingga tidak ada lagi persoalan terkait jamaah yang ditempatkan di luar radius yang terjangkau dari Masjid Nabawi. Juga untuk kepastian bagi jamaah kita yang datang pertama baik langsung dari Tanah Air atau dari Makkah," ucapnya.

Inovasi ketiga, pemberian nomor tenda baik yang berada di Arafah maupun Mina. Selama ini petugas haji Indonesia hanya percaya saja dengan lapiran yang diberikan dan disiapkan oleh Muassasah.

Ternyata yang terjadi di lapangan banyak muncul perselisihan dan saling klaim kepemilikan tenda. Untuk menghindarinya, tahun depan akan diberikan penomoran.

Nantinya jamaah pun sebelum berangkat sudah diberi informasi mengenai akomodasi di Makkah, Madinah, serta nomor tenda di Arafah dan Mina. Untuk menjalankan inovasi ini, petugas harus lebih akurat, teliti, dan cermat dalam pengelompokkan jamaah. Ini pun berhubungan dengan inovasi diberlakukannya jalur cepat.

Keempat, Kemenag akan melakukan revitalisasi satuan operasi atau petugas yang berada di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina). Armina dinilai menjadi titik krusial dimana stamina dan kekuatan fisik jamaah diuji.

"Ini titik dimana stamina jamaah rendah, kualitas fisik juga melemah, tapi pada saat bersamaan dituntut melakulan aktivitas fisik. Belum lagi mereka tinggal ditempat yang tidak nyaman dan berjalan jauh ke Jamarat. Nah diperlukan revitalisasi penempatan petugas," ujar Lukman.

Revitalisasi petugas ini tidak hanya melihat kompetensi dan kualifikasi petugas. Jumlah yang dibutuhkan untuk masing-masing pos pun akan diperhatikan.

Terakhir untuk sistem pelaporan, menag berharap tahun depan sudah betul-betul terintegrasi dan menggunakan sistem digitalisasi. Ia ingin petugas dalam membuat sistem laporan tidak lagi tertulis di atas kertas.

Bagi ia, kondisi tersebut tidak efisien dalam segi waktu dan kondisi. Dengan banyaknya kertas yang ada dari setiap laporan dibuat harus diperhitungkan juga penempatan dan penjagaannya.

"Semua harus dilakukan dalam sebuah aplikasi. Sebuah sistem yang akan kita buat ke depannya. Saya harap hasil evaluasi capaian tahun ini bisa dirumuskan hasilnya dan jadi rekomendasi," kata Lukman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement