IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) meneruskan seruan aksi keberatan jamaah umrah terhadap VFS-Tasheel. Rencananya, Kemenag akan membahas dan menjelaskan keberatan atas kebijakan itu pada Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) di Indonesia.
“Kemenlu rencananya akan bersurat ke KBSA agar mempertimbangkan kembali atau menunda (kebijakan rekam biometrik bagi jamaah umrah Indonesia),” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim dalam keterangan tertulis pada wartawan, Kamis (4/10).
Dia berharap keputusan pemerintah Saudi tidak memberatkan, menyulitkan, dan membebani masyarakat Indonesia untuk beribadah umrah. Salah satu yang akan disampaikan Kemenag adalah penjelasan ihwal kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Karena itu, apabila kantor layanan rekam biometrik masih terbatas, tentu malah menyulitkan calon jamaah umrah yang berada di daerah.
Arfi mengatakan salah satu opsi yang ditawarkan Indonesia, yakni melakukan perekaman biometrik untuk jamaah umrah di bandara keberangkatan. Kendati demikian, dia menegaskan, Kemenag menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Saudi untuk penerapan biometrik sebagai syarat proses visa umrah.
"Tapi mohon pertimbangkan kemudahan akses jamaah," ujar Arfi.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat turun ke jalan dalam Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel di Kantor Kemenag Jakarta, Rabu (3/10). Aksi tersebut diikuti sejumlah penyelenggara perjalanan travel umrah. Peserta menolak kebijakan rekam biometrik terhadap jamaah umrah.
Kebijakan itu dinilai memberatkan calon jamaah umrah, khususnya dari sisi ongkos. Kantor layanan rekam biometrik yang disediakan perusahaan VFS-Tasheel masih terbatas. Padahal, jamaah umrah berasal dari daerah pelosok di seluruh Indonesia
Baca juga:
Biro Umrah di Kalsel Keberatan dengan Rekam Biometrik
Jamaah Umrah Datangi Kedubes Saudi Tolak Rekam Biometrik
Ikuti Whatsapp Channel Republika
