IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah melayangkan surat keberatan perekaman data biometrik untuk jamaah umrah pada Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Surat itu meneruskan adanya keluhan jamaah umrah dan penyelenggara pada 3 Oktober lalu.
“Sampai saat ini, hasil koordinasi kami dengan Kemenlu. Kemenlu sudah melayangkan surat ke Kedubes Arab Saudi tertanggal 4 Okrober 2018,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki kepada Republika.co.id, Selasa (9/10).
Ia menjelaskan surat tersebut berisi permintaan pada Pemerintah Saudi agar mempertimbangkan kembali penerapan biometrik atau menunda pelaksanaannya. Disinggung apakah ada tenggat waktu, Mastuki mengatakan Kemenag menunggu nota diplomatik dari Kemenlu sebagai wakil pemerintah yang berwenang atas permasalahan tersebut.
“Kami saat ini dalam posisi menunggu respons dari pemerintah Saudi. Kami tetap koordinasi dengan Kemenlu untuk mendapat info yang up to date (terbaru),” ujar dia.
Pengurus Permusyawarakatan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) sepakat tidak akan mengurus perekaman data biometrik calon jamaah umrah di perusahaan VFS Tasheel. “Tidak (akan mengurus). Kita sudah sepakat,” kata Ketua Harian PATUHI Artha Hanif kepada Republika.co.id, Senin (8/10).
Selain itu, Patuhi sudah mengimbau pada seluruh calon jamaah atau penyelenggara ibadah umrah, tidak perlu datang ke VFS Tasheel sejak aksi 3 Oktober 2018 lalu hingga seterusnya. Ia mengatakan, sebelum aksi, jamaah bisa berangkat dan tiba di Saudi tanpa perlu mengikuti perekaman biometrik. Jamaah tetap bisa masuk ke Saudi tanpa melalui proses itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
